WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus mendorong transformasi digital dalam sistem akuntabilitas kinerja. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda Litbang), Pemkab menggelar Pra-Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi E-SAKIP Tahun 2026 secara daring, Selasa (14/4).
Kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting ini menjadi langkah awal dalam memastikan kesiapan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berbasis digital di lingkungan Pemkab Nunukan.
Hadir sebagai narasumber, Andi Erwing dari Pusat Pengembangan Manajemen dan Sistem Informasi (PPMSI), yang memberikan arahan teknis terkait pengembangan serta optimalisasi aplikasi E-SAKIP sebagai sistem utama pelaporan kinerja daerah.
Acara dibuka oleh Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Enos Ramba. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penerapan E-SAKIP bukan sekadar digitalisasi administrasi, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja berbasis kinerja.
“Transformasi ini bukan hanya memindahkan sistem manual ke digital, tetapi bagaimana kita membangun pola kerja yang lebih terukur dan akuntabel,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti berbagai unsur strategis di lingkungan Pemkab Nunukan, mulai dari Bagian Organisasi Setda, Inspektorat Daerah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga pejabat perencana dan staf teknis dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pemaparannya, Andi Erwing menjelaskan bahwa aplikasi E-SAKIP dirancang untuk mengintegrasikan seluruh tahapan manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan secara real-time. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus transparansi kinerja pemerintah daerah.
Pra-Bimtek ini juga difokuskan pada identifikasi kendala teknis serta sinkronisasi data antar perangkat daerah. Tujuannya, agar saat pelaksanaan Bimtek lanjutan, sistem sudah siap dioperasikan tanpa hambatan berarti.
Dengan implementasi E-SAKIP, Pemkab Nunukan menargetkan peningkatan nilai SAKIP secara berkelanjutan. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat memudahkan pimpinan daerah dalam memantau capaian program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi mendalam, khususnya terkait teknis penginputan data serta integrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Nunukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital.
