WARTA, TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, menegaskan pentingnya menjaga disiplin, etika, dan kekompakan kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltara. Pesan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Coffee Morning Keluarga Besar Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (15/6).
Di hadapan para ASN, Denny mengingatkan bahwa kedisiplinan harus menjadi budaya kerja yang terus dipertahankan. Kehadiran dalam apel pagi, kerapian berpakaian, hingga kepatuhan terhadap aturan kedinasan menjadi cerminan profesionalisme aparatur pemerintah.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga etika, termasuk dalam penggunaan media sosial. Menurutnya, ASN harus mampu menjaga citra institusi dengan bersikap bijak dalam setiap aktivitas, baik di lingkungan kerja maupun di ruang digital.
“Jaga kebersamaan, kekompakan, dan semangat kerja sama. Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh soliditas tim dalam mencapai tujuan bersama,” ujar Denny.
Tak hanya soal disiplin, Sekprov juga mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan aman. Ia meminta setiap pegawai memastikan fasilitas kantor dalam kondisi aman sebelum meninggalkan tempat kerja, termasuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan.
Untuk mendukung keamanan kantor, pegawai yang masih bekerja hingga melewati pukul 21.00 WITA diminta melaporkan identitasnya kepada petugas Satpol PP yang berjaga.
Dalam kesempatan tersebut, Denny turut menyinggung penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi penggunaan listrik dan air di lingkungan perkantoran. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pegawai yang menjalankan WFA tetap harus responsif dan siap dihubungi selama jam kerja.
“Fleksibilitas kerja bukan berarti mengurangi produktivitas. Kinerja tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Pada bagian lain arahannya, Denny memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi berbagai tantangan. Penyesuaian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembiayaan lebih dari 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus melakukan langkah-langkah efisiensi, salah satunya dengan memaksimalkan pelaksanaan rapat secara daring untuk menekan biaya operasional.
Meski kondisi fiskal cukup menantang, Denny memastikan Pemerintah Provinsi Kaltara tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tanpa pengurangan. Namun, mekanisme pemberiannya akan terus disempurnakan agar lebih adil dan berbasis kinerja.
“Tetap kita pertahankan, tetapi sistemnya akan terus diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan memberikan motivasi peningkatan kinerja,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah menyebabkan komponen TPP belum dapat dimasukkan dalam pembayaran Gaji Ketiga Belas ASN tahun ini.
Menutup kegiatan, Denny memperkenalkan sejumlah pejabat yang baru dilantik di lingkungan Setdaprov Kaltara. Ia berharap para pejabat tersebut dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Sapi’i serta Asisten Bidang Administrasi Umum Dr. Taufik Hidayat bersama jajaran ASN di lingkungan Setdaprov Kaltara.
