WARTA, NUNUKAN – Transformasi digital di sektor transportasi laut Kalimantan Utara terus melaju. Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung Nunukan resmi menjadi pelabuhan ketiga di Kaltara yang menerapkan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Peluncuran program Pelabuhan Siap QRIS yang digagas Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Utara ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat digitalisasi layanan publik, khususnya pada sektor transportasi laut yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan.
Kepala Seksi Lalu Lintas dan ASDP Dinas Perhubungan Kaltara, Masahara, mengatakan penerapan QRIS bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan retribusi kepelabuhanan. Melalui sistem ini, pembayaran retribusi jasa pelabuhan dapat dilakukan secara non-tunai menggunakan QRIS maupun transfer antarbank.
“Digitalisasi ini memberikan banyak manfaat, mulai dari transaksi yang lebih cepat dan efisien, mengurangi antrean, meningkatkan transparansi penerimaan daerah, hingga memberikan keamanan karena masyarakat tidak perlu membawa uang tunai,” ujar Masahara saat peluncuran program di PLBL Liem Hie Djung Nunukan.
Menurutnya, inovasi tersebut akan memberikan kemudahan bagi operator speedboat dalam melakukan pencatatan transaksi secara lebih tertib dan akurat. Di sisi lain, masyarakat juga mendapatkan pengalaman layanan yang lebih praktis dan modern.
“Operator speedboat mendapatkan kemudahan pencatatan transaksi yang lebih rapi dan masyarakat juga semakin mudah melakukan pembayaran secara cepat dan praktis,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Reza Hidayat, menjelaskan bahwa PLBL Liem Hie Djung menjadi pelabuhan ketiga yang menerapkan QRIS setelah sebelumnya diluncurkan di Pelabuhan Tengkayu Tarakan pada Desember 2025 dan pelabuhan di Kabupaten Bulungan pada April 2026.
Program serupa juga akan diperluas ke Kabupaten Tanah Tidung dan Malinau guna membangun ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi di seluruh pelabuhan Kaltara.
“Hari ini di PLBL Liem Hie Djung Nunukan. Transportasi laut merupakan moda utama masyarakat Kaltara. Berdasarkan data BPS tahun 2025, sekitar 959 ribu perjalanan dilakukan menggunakan speedboat, sementara jumlah penduduk Kaltara sekitar 700 ribu jiwa. Ini menunjukkan tingginya aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan transaksi transportasi laut,” ungkap Reza.
Ia menegaskan, implementasi QRIS di pelabuhan bukan sekadar menghadirkan alternatif pembayaran non-tunai, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi daerah.
Bahkan, BI bersama pemerintah daerah menargetkan seluruh pelabuhan di Kalimantan Utara dapat menerapkan sistem pembayaran QRIS dalam waktu mendatang.
“Jika seluruh pelabuhan di Kaltara sudah menggunakan QRIS, maka Kaltara berpotensi menjadi provinsi pertama di Kalimantan yang menerapkan pembayaran digital di seluruh pelabuhan. QRIS nantinya tidak hanya digunakan untuk pembelian tiket, tetapi juga dapat mendukung transaksi sektor pendukung lainnya, seperti pembelian bahan bakar hingga aktivitas UMKM di kawasan pelabuhan,” jelasnya.
Dengan perluasan penggunaan QRIS di sektor transportasi laut, Kalimantan Utara semakin memperkuat posisinya sebagai daerah perbatasan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan siap membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif serta berkelanjutan.
