WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bergerak cepat menagih komitmen Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait suntikan dana segar senilai Rp 150 miliar. Anggaran jumbo tersebut diproyeksikan khusus untuk menuntaskan pembangunan jembatan-jembatan krusial di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan.
Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Helmi, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah proaktif dengan melayangkan surat resmi melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan sebagai tindak lanjut atas janji pusat.
“Janji pemberian dana Rp 150 miliar itu sudah kita tindak lanjuti. Sekarang posisi kita adalah menunggu penjelasan teknis terkait mekanisme penyalurannya,” ujar Helmi.
Hingga saat ini, Pemprov Kaltara tengah menanti kepastian apakah bantuan tersebut akan dikucurkan melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) langsung, Dana Alokasi Khusus (DAK), atau mekanisme anggaran lainnya.
Misi Membuka Isolasi Perbatasan Urgensi kucuran dana ini sangat tinggi mengingat infrastruktur jembatan menjadi kunci utama akses darat jalur Malinau-Krayan. Realisasi anggaran ini diharapkan menjadi solusi permanen bagi mobilitas masyarakat di beranda terdepan NKRI yang selama ini sangat bergantung pada jalur udara maupun akses darat yang masih terbatas.
“Karena ini sudah dijanjikan langsung oleh Pak Menkeu saat pertemuan dengan gubernur se-Indonesia, maka kami terus mengawal agar segera terealisasi. Kita ingin pembangunan jembatan di Krayan bisa segera dikerjakan,” pungkasnya.
Dengan surat resmi yang sudah dikirimkan, Pemprov Kaltara optimis pusat akan memberikan lampu hijau demi percepatan pembangunan di wilayah perbatasan RI-Malaysia tersebut.
