WARTA, TANJUNG SELOR – Komisi III DPRD Kalimantan Utara menyoroti kurangnya fasilitas olahraga milik pemerintah yang dapat digunakan atlet untuk berlatih. Ketua Komisi III, Jufri Budiman, menyampaikan bahwa sebagian besar sarana yang dimanfaatkan selama ini justru dibangun oleh pengusaha lokal.
Jufri menilai dominasi peran swasta dalam penyediaan sarana olahraga menunjukkan bahwa pemerintah belum hadir secara optimal dalam pembinaan atlet. Berbagai fasilitas yang berdiri di sejumlah kabupaten/kota disebut lebih banyak lahir dari inisiatif dan dana pengusaha.
“Peran pengusaha sangat besar dalam menyediakan tempat latihan atlet. Sementara pembangunan dari pemerintah masih sangat terbatas,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kontribusi swasta yang terus mendorong perkembangan olahraga daerah, namun menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada di tangan pemerintah. Jufri meminta Pemprov Kaltara untuk memprioritaskan pembangunan sarana olahraga yang sesuai standar dan mendukung kebutuhan pembinaan jangka panjang.
“Kita memerlukan fasilitas yang memadai dan terencana. Pemerintah harus hadir dan membuat kebijakan yang serius untuk sektor olahraga,” katanya.
Pembangunan infrastruktur olahraga, lanjut Jufri, perlu dimasukkan dalam rencana strategis pemerintah daerah. Selain mendorong prestasi atlet, fasilitas yang baik juga menjadi wadah olahraga masyarakat.
Ia merekomendasikan berbagai langkah, mulai dari penganggaran khusus, kerja sama pemerintah-swasta, hingga pemanfaatan lahan aset daerah yang belum diberdayakan.
“Yang kita butuhkan bukan hanya fasilitas, tetapi juga arah pembangunan yang jelas,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kaltara berkomitmen mengawal kebijakan tersebut hingga pemerintah menyediakan sarana olahraga yang layak di seluruh wilayah. “Fasilitas yang baik akan membuat proses pembinaan atlet Kaltara lebih berkualitas,” tutupnya.
