WARTA, TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Utara menyoroti rendahnya pendapatan hibah daerah yang hanya tercatat sebesar Rp350 juta. Angka tersebut dinilai menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam membangun kerja sama strategis dengan lembaga nasional maupun internasional belum berjalan optimal.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara, Ladullah, menegaskan bahwa optimalisasi hibah bukan hanya soal menambah pemasukan, tetapi juga bagian dari strategi memperluas dukungan terhadap program pembangunan prioritas. Ia menilai, bila pemerintah lebih proaktif membuka ruang kolaborasi, banyak sektor dapat merasakan manfaat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penguatan infrastruktur sosial.
“Pendapatan hibah sebesar Rp350 juta mencerminkan belum maksimalnya ruang kemitraan yang dibangun pemerintah daerah,” ucapnya.
Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memperluas kerja sama secara legal, transparan, dan sesuai aturan, sehingga pendapatan hibah dapat menjadi komponen nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Menurut Ladullah, peningkatan hibah harus dijadikan strategi pembangunan, bukan sekadar formalitas administrasi.
Dengan advokasi yang tepat, ia optimistis potensi hibah untuk Kaltara bisa jauh lebih besar dari capaian saat ini
