WARTA, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memperkuat pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas melalui peluncuran Kick-Off Pemutakhiran Data dan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Tarakan itu dibuka Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T.
Dalam sambutannya, Robby menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pelayanan yang tepat sasaran bagi penyandang disabilitas di Kaltara.
Menurutnya, proses pendataan bukan hanya sebatas administrasi, melainkan langkah strategis untuk memetakan jenis disabilitas, tingkat hambatan hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Penyandang disabilitas bukan objek pembangunan, tetapi bagian penting yang memiliki hak dan potensi yang sama dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Pelaksanaan kegiatan juga mendapat dukungan internasional dengan hadirnya Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, bersama Counsellor Governance and Human Development, Joanna O’Shea melalui program SKALA yang fokus mendukung penguatan layanan dasar inklusif di daerah.
Dalam pelaksanaannya, pendataan dilakukan secara terintegrasi menggunakan aplikasi SIJOSKU. Sistem ini menerapkan empat tahapan pelayanan, mulai registrasi, skrining medis dan fungsional, pemutakhiran data kependudukan hingga penerbitan kartu layanan penyandang disabilitas.
Robby menjelaskan, pembekalan kepada petugas lapangan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
“Koordinasi lintas instansi sangat penting agar layanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi tahap uji coba lapangan guna mengidentifikasi berbagai kendala teknis sebelum diterapkan secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara.
Program tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, serta dukungan Himpunan Psikologi Indonesia dalam proses asesmen dan penilaian disabilitas secara profesional.
Sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah, kegiatan ditutup dengan penyerahan Kartu Layanan Penyandang Disabilitas secara simbolis. Kartu tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan hingga kesempatan kerja di Bumi Benuanta.
