WARTA, JAKARTA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam memperkuat pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah mendapat angin segar. Melalui Biro Hukum, Pemprov Kaltara memperoleh dukungan positif dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa rekomendasi strategis penguatan kelembagaan.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid, khususnya dalam memastikan kebijakan berbasis HAM dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Rekomendasi tersebut tidak hanya berfokus pada pembenahan struktur organisasi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang HAM. Selain itu, penguatan ini diharapkan mampu mempererat koordinasi antarinstansi sekaligus mendorong harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Kaltara, Christhian Ferry, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima langsung rekomendasi tersebut yang diserahkan langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Kementerian HAM RI pada Rabu (17/6). Menurutnya, langkah ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan HAM di Kalimantan Utara.
“Rekomendasi ini menjadi penguatan bagi kami untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang HAM, juga sebagai bentuk dukungan dalam melakukan perubahan nomenklatur dan restrukturisasi organisasi pada biro hukum setda kalimantan utara kedepannya.”ujarnya.
Lebih jauh, dukungan dari Kementerian HAM RI ini diharapkan mampu memperluas peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun kebijakan yang tidak hanya administratif, tetapi juga berorientasi pada penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Penguatan kelembagaan ini pun ditegaskan bukan sekadar pembenahan struktur birokrasi, melainkan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Dengan fondasi kelembagaan yang semakin kuat, Pemprov Kaltara optimistis dapat menghadirkan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.(RD)
