WARTA, TANJUNG SELOR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026, Selasa (18/11/2025). Sidang dipimpin Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, bersama kedua wakil ketua.
Dalam arahannya, Achmad menekankan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi menjadi titik awal penting dalam menyaring masukan sekaligus menelaah isi rancangan APBD sebelum memasuki pembahasan yang lebih teknis.
“Pandangan fraksi memberi gambaran awal bagi pemerintah, poin mana saja yang memerlukan klarifikasi. Ini memastikan rancangan APBD benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat,” kata Achmad.
Fraksi Minta Program Tetap Sejalan dengan Visi Gubernur
Enam fraksi DPRD Kaltara menyampaikan berbagai catatan, baik mengenai arah kebijakan anggaran maupun konsistensi program dengan visi gubernur dan dokumen perencanaan yang telah disepakati sebelumnya.
“Fraksi mengingatkan agar pemerintah tetap berjalan selaras dengan rencana kerja. Visi gubernur harus tercermin jelas dalam program 2026 dan tidak keluar dari arah pembangunan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Efisiensi dan Fokus Anggaran Jadi Perhatian
Achmad juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah masih terbatas sehingga semua OPD harus menggunakan anggaran secara proporsional dan memprioritaskan sektor wajib, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, porsi anggaran kedua sektor ini sudah memiliki batas minimal yang harus dipenuhi: 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.
“Program prioritas harus dipastikan berjalan. Kegiatan yang kurang mendesak dapat ditunda. Termasuk pembangunan infrastruktur, tetap harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” ujar Achmad.
Belanja Daerah Dinilai Masih Terlalu Tinggi
Dewan juga menyoroti besarnya belanja pegawai dan operasional pada rancangan APBD. Dari total pagu sekitar Rp2,2 triliun, belanja daerah mencapai Rp1,7 triliun sehingga hanya menyisakan ruang yang terbatas bagi pembangunan fisik.
“DPRD mendorong agar belanja daerah bisa ditekan sehingga pembangunan dapat memperoleh ruang lebih besar. Idealnya, komposisi belanja dan pembangunan bisa lebih seimbang,” jelas Achmad.
Rapat pandangan umum fraksi ini menjadi tahap awal sebelum DPRD dan Pemprov Kaltara masuk ke pembahasan lanjutan untuk merumuskan APBD 2026 yang lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.
