Komitmen tersebut disampaikan Ketua LPD Kaltara yang baru dilantik, Kornie Serliany Ingkong Ala, S.T., dalam sambutan perdananya usai pelantikan pengurus di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Senin (25/5) malam.
Di hadapan jajaran pengurus, tokoh masyarakat, dan tamu undangan, Kornie menyebut amanah memimpin LPD bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kemajuan perempuan Dayak agar semakin berdaya, mandiri, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.
“Tanggung jawab ini bukan hal yang ringan. Namun dengan dukungan seluruh pengurus, tokoh adat, dan masyarakat Dayak, saya yakin LPD dapat menjadi organisasi yang kuat, maju, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Bukan Sekadar Organisasi, Tetapi Gerakan Perubahan
Kornie menegaskan LPD hadir bukan hanya sebagai wadah berhimpun bagi perempuan Dayak, melainkan sebagai gerakan sosial yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan nilai-nilai budaya lokal.
Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga, komunitas, hingga pembangunan daerah. Karena itu, penguatan kapasitas perempuan harus menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan Kalimantan Utara.
“Perempuan Dayak memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Melalui organisasi ini, kami ingin membuka lebih banyak ruang bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi,” katanya.
Lima Prioritas Strategis Lima Tahun Ke Depan
Untuk mewujudkan visi tersebut, LPD Kaltara telah menetapkan lima fokus program utama yang akan menjadi arah gerak organisasi selama periode 2026–2031.
Prioritas pertama adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, melalui peningkatan keterampilan, pendampingan usaha, serta pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal agar perempuan memiliki kemandirian ekonomi yang lebih kuat.
Fokus kedua adalah peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, termasuk mendukung program pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Selanjutnya, LPD akan memperkuat pelestarian adat, budaya, dan lingkungan hidup, sebagai upaya menjaga identitas masyarakat Dayak di tengah arus modernisasi yang terus berkembang.
Program berikutnya adalah perlindungan perempuan dan anak, yang diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum, pencegahan kekerasan, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak di berbagai lapisan masyarakat.
Adapun fokus kelima adalah penguatan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah, lembaga adat, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas dampak program-program pemberdayaan.
Budaya Dayak Harus Tetap Hidup di Generasi Muda
Selain isu pemberdayaan, Kornie menaruh perhatian besar terhadap pelestarian budaya Dayak sebagai warisan yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda.
Menurutnya, identitas budaya tidak boleh hanya menjadi simbol seremonial, melainkan harus dipahami nilai, filosofi, dan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.
“Pakaian adat bukan sekadar kostum. Di dalamnya terdapat sejarah, filosofi, dan identitas yang harus kita jaga bersama agar tidak hilang ditelan zaman,” tegasnya.
Ajak Semua Pihak Perkuat Kolaborasi
Mengakhiri sambutannya, Kornie mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung langkah LPD dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan perempuan dan pembangunan sosial.
Ia menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak dapat dicapai tanpa dukungan pemerintah, lembaga adat, dunia usaha, serta masyarakat luas.
“LPD tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan bimbingan, dukungan, dan kolaborasi dari semua pihak agar program-program yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Dengan kepengurusan baru dan agenda strategis yang telah disiapkan, LPD Kaltara optimistis mampu menjadi motor perubahan yang memperkuat posisi perempuan Dayak sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berbudaya, dan berkelanjutan.
