WARTA, TANJUNG SELOR – Menghadapi kondisi fiskal nasional yang kian menyusut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah agresif untuk memperkuat kemandirian anggaran. Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menginstruksikan pembentukan tim khusus guna menyisir potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini masih “tertidur”.
Tim ini ditugaskan untuk melakukan audit dan pendataan menyeluruh terhadap aset daerah serta aktivitas korporasi yang belum memberikan kontribusi maksimal bagi kas daerah.
Sasar Pajak Alat Berat dan Kendaraan Perusahaan
Gubernur Zainal mengungkapkan bahwa salah satu kebocoran pendapatan yang paling nyata berasal dari sektor industri. Banyak alat berat yang beroperasi di wilayah Kaltara disinyalir belum terdata sebagai objek pajak daerah.
“Potensi dari pajak alat berat ini sangat besar, namun banyak yang belum tercatat. Ini jelas merugikan penerimaan daerah kita,” tegas Zainal saat memberikan keterangan kepada media.
Selain alat berat, Gubernur juga menyoroti fenomena kendaraan operasional perusahaan yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah (non-KU). Hal ini dianggap tidak adil bagi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara yang jalannya digunakan oleh kendaraan-kendaraan tersebut.
Sentil Perusahaan: “Jangan Hanya Cari Untung di Kaltara”
Gubernur memberikan peringatan keras kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di bumi Benuanta. Ia mendesak agar kendaraan operasional dari luar segera dimutasikan menjadi kendaraan lokal Kaltara.
“Kita dorong perusahaan untuk segera melakukan mutasi kendaraan mereka. Jangan sampai mereka hanya mengeruk keuntungan di Kaltara, tetapi enggan berkontribusi nyata untuk pembangunan daerah ini melalui pajak kendaraan,” cetusnya.
Strategi Optimalisasi Aset
Selain fokus pada pajak kendaraan dan alat berat, tim khusus bentukan Pemprov Kaltara ini juga akan melakukan pemetaan terhadap aset-aset milik pemerintah yang belum dikelola secara komersial maupun administratif.
Langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang agar APBD Kaltara tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat, melainkan mampu berdiri tegak di atas potensi kekayaan daerahnya sendiri.
