WARTA, TANJUNG SELOR – Tekanan fiskal akibat pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan penyesuaian serius dalam perencanaan program dan penggunaan anggaran.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltara, Sapi’i, menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi momentum bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat skala prioritas serta meningkatkan efektivitas belanja daerah.
“Situasi ini menuntut kita lebih cermat dalam menentukan program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Sapi’i, Rabu (3/12/2025).
Ia mengakui, Kaltara termasuk daerah yang terdampak kebijakan pembatasan anggaran dari pusat, sehingga penyesuaian tidak bisa dihindari. Namun demikian, menurutnya, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik.
Sapi’i menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi OPD dalam merancang kegiatan, agar program pembangunan tetap berjalan optimal meski dengan sumber daya yang terbatas.
“Setiap OPD harus berbenah dan berani melakukan efisiensi. Tantangannya adalah bagaimana tetap maksimal melayani masyarakat di tengah kondisi yang tidak ideal,” ujarnya.
Ia juga berharap koordinasi antarperangkat daerah semakin diperkuat, sehingga perencanaan pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan daerah dan kebijakan strategis pemerintah provinsi.
(*)
