WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mendorong optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR agar lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltara, Sapi’i, mengungkapkan bahwa selama ini pelaksanaan CSR di daerah masih berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas dengan pemerintah.
“Sejak sekitar tahun 2022, forum CSR di Kaltara bisa dibilang mandek. Sekarang istilahnya sudah menjadi forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJS-LBU), namun belum berjalan optimal,” ujarnya.
Akibat tidak aktifnya forum tersebut, banyak program CSR perusahaan yang tidak terpantau dan tidak terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah. Padahal, menurut Sapi’i, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta sangat dibutuhkan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Perusahaan sebenarnya tetap menjalankan CSR, tapi pemerintah tidak tahu apa saja yang dilakukan. Ini yang ingin kita benahi,” jelasnya.
Sebagai solusi, Pemprov Kaltara mendorong agar program CSR bisa diarahkan pada kebutuhan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
Sapi’i mencontohkan, perusahaan-perusahaan dapat berkolaborasi untuk memperbaiki akses jalan di kawasan strategis seperti Tanah Kuning maupun wilayah Peso yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur.
“Misalnya di Tanah Kuning jalannya rusak, perusahaan bisa gotong royong melalui CSR untuk membangun. Begitu juga di Peso, kalau ada perusahaan di sana, ayo bersama-sama berkontribusi,” katanya.
Ia menegaskan, langkah ini bukan untuk memusatkan seluruh dana CSR di pemerintah provinsi, melainkan memperkuat koordinasi agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Tugas kita hanya mengarahkan dan mengoordinasikan. Bukan berarti CSR itu ditarik ke Pemprov, tapi bagaimana supaya pelaksanaannya terintegrasi dan manfaatnya lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, forum TJS-LBU akan kembali diaktifkan guna mempercepat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan di Kaltara.
“Timnya sebenarnya sudah ada, tinggal kita dorong percepatan dan penguatan perannya saja,” pungkas Sapi’i.
