WARTA, NUNUKAN – Banjir yang kembali merendam lima kecamatan di Pulau Sebatik pada 11–12 November 2025 memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah kebijakan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Genangan yang melumpuhkan sekolah, puskesmas, rumah ibadah, kantor desa, serta permukiman warga menunjukkan bahwa persoalan banjir tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan tata kelola drainase yang belum tersusun dalam satu sistem terpadu.
Di Sebatik Timur, sejumlah proyek drainase yang baru rampung melalui program pemerintah pusat sejatinya diharapkan mampu menurunkan risiko banjir. Namun realitas berkata lain: banjir justru tetap hadir dengan intensitas tinggi. Kondisi ini bukan sekadar kritik terhadap sejumlah proyek fisik, melainkan sinyal kuat bahwa pembangunan yang tidak berpijak pada perencanaan komprehensif tidak akan melahirkan hasil optimal.
Sebatik adalah kawasan dengan karakter hidrologis yang kompleks. Air dari daratan—terutama dari wilayah berkontur tinggi—bergerak cepat menuju pesisir. Ketika curah hujan tinggi bertepatan dengan pasang laut, arus air membutuhkan jalur yang dirancang matang agar dapat mengalir keluar tanpa hambatan. Tanpa integrasi antarsaluran, drainase hanya menjadi konstruksi yang tampak bagus, tetapi tidak mampu bekerja sesuai fungsi.
Drainase hanya efektif bila kapasitasnya memadai, tersambung antarsistem, memiliki muara jelas, dan dirancang berdasar dinamika pasang-surut laut. Jika satu saja unsur diabaikan, banjir akan terus berulang—seperti yang terjadi pada drainase baru di Sebatik Timur yang belum menunjukkan perubahan signifikan.
Situasi ini memperlihatkan perlunya penataan kebijakan, bukan sekadar menambah deretan proyek baru. Pembangunan yang berjalan tanpa “peta besar” hanya menghasilkan solusi parsial yang gagal menyentuh akar masalah. Drainase yang dibangun terpisah tidak pernah mampu menyelesaikan persoalan banjir yang bersifat lintas wilayah dan lintas jalur air.
Sebagai wakil rakyat dari Sebatik, saya melihat kejadian ini sebagai alarm agar pemerintah daerah segera menata ulang arah pembangunan drainase. Pulau Sebatik membutuhkan Master Plan Drainase yang disusun secara profesional dan menjadi acuan bagi seluruh pembangunan infrastruktur. Dokumen ini harus memetakan aliran air dari hulu ke hilir, mengatur saluran primer–sekunder–tersier, hingga menentukan titik pembuangan air yang sesuai dengan kondisi pesisir.
Dengan adanya master plan, seluruh pembangunan drainase—baik menggunakan APBD maupun anggaran pusat—akan berjalan dalam pola dan sistem yang sama. Tidak boleh lagi ada saluran yang berdiri sendiri, tidak tersambung, atau bermuara pada lokasi yang tidak semestinya. Setiap rupiah anggaran akan memiliki dampak yang jelas dan terukur.
Sebatik adalah wajah depan Indonesia. Banjir yang berulang bukan hanya menyulitkan warga, tetapi juga melemahkan layanan dasar. Genangan yang memasuki sekolah dan puskesmas menunjukkan bahwa dampaknya bersifat sistemik—menghambat pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, penyusunan Master Plan Drainase Sebatik harus segera diwujudkan dan menjadi pedoman resmi. Ke depan, tidak boleh lagi ada titik rawan yang luput dari perhatian, saluran yang terputus, atau kapasitas drainase yang tidak sesuai beban air.
Banjir yang terjadi tahun ini memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan tanpa kerangka besar hanya akan menghasilkan infrastruktur setengah matang. Sebaliknya, drainase yang direncanakan sebagai sebuah sistem utuh akan mampu mengurangi risiko banjir secara signifikan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Saatnya pemerintah daerah menegaskan arah baru dalam penanganan banjir Sebatik—lebih terukur, lebih terencana, dan lebih berpihak pada kebutuhan jangka panjang warga. Banjir kali ini harus menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola drainase di wilayah perbatasan.
