WARTA, TARAKAN — Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muddain, meminta Pemerintah Provinsi Kaltara lebih memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang telah tertuang dalam visi-misi kepala daerah dan dokumen RPJMD Kaltara. Hal itu disampaikannya menanggapi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui pemotongan dana transfer daerah, termasuk untuk Kaltara.
Menurut Muddain, meski terjadi penghematan besar-besaran, arah pembangunan provinsi harus tetap mengacu pada RPJMD dan visi-misi yang telah disepakati.
“Kendati terjadi efisiensi besar-besaran, acuannya tetap RPJMD dan visi misi kepala daerah. Kami di DPRD hanya mengawal agar program berjalan ke arah itu. Yang menentukan prioritas tetap gubernur,” jelasnya.
Ia berharap Pemprov Kaltara lebih selektif dan tegas dalam mengambil kebijakan, dengan memastikan hanya program strategis dan berdampak luas yang diutamakan.
“Saya berharap Pemprov Kaltara dapat mengutamakan kebijakan-kebijakan yang memang prioritas,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat itu mengakui bahwa pemotongan dana transfer daerah menyebabkan terjadinya pergeseran signifikan pada proyeksi anggaran RAPBD Kaltara 2026. Semula diperkirakan mencapai Rp 3,1 triliun, namun kini diproyeksikan hanya sekitar Rp 2,2 triliun.
Pembahasan RAPBD Kaltara 2026 dijadwalkan dimulai pada 17 November melalui agenda penyampaian nota penjelasan RAPBD. Selanjutnya pembahasan dilakukan secara maraton hingga penetapan Raperda APBD 2026 menjadi Perda.
