WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen memperkuat pengendalian pembangunan melalui penerapan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) berbasis digital.
Komitmen tersebut menjadi salah satu hasil penting Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan Se-Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Sebatik, Kabupaten Nunukan.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pembangunan Kalimantan Utara, Berly, mengatakan EWS akan menjadi instrumen penting untuk mendeteksi berbagai potensi hambatan pelaksanaan proyek sejak tahap awal. Sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan langkah antisipasi lebih cepat sebelum permasalahan berkembang menjadi kendala yang lebih besar.
“Manajemen risiko yang terintegrasi akan berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi hambatan proyek, baik dari sisi teknis, administrasi, maupun pengelolaan anggaran,” katanya.
Dengan dukungan pendampingan dari BPKP dan pengawasan Inspektorat, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pemetaan risiko serta menyusun rencana aksi yang lebih terukur dalam pelaksanaan pembangunan.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk menekan angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tidak produktif sekaligus meminimalkan temuan pemeriksaan. Pemerintah berharap kualitas belanja daerah semakin meningkat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain penerapan EWS, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan standar tata kelola melalui pencapaian Maturitas SPIP Level 3, memperkuat fungsi konsultatif APIP, dan mendorong keterbukaan informasi terhadap proyek-proyek strategis.
Berly menilai transformasi digital dalam pengawasan pembangunan menjadi kebutuhan penting di tengah meningkatnya kompleksitas program pemerintah. Melalui sistem yang terintegrasi, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis data.
“Tujuannya bukan hanya mengawasi, tetapi memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pembangunan daerah,” ujarnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kalimantan Utara optimistis dapat membangun sistem pengendalian pembangunan yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada hasil demi mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
