WARTA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus bergerak memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Langkah itu ditunjukkan langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang membawa sejumlah usulan strategis ke pemerintah pusat dalam pertemuan dengan Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, di Jakarta, Senin (22/6).
Didampingi Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati, S.H., Gubernur Zainal memaparkan kondisi dan potensi UMKM di Bumi Benuanta yang saat ini mencapai 51.840 unit usaha. Sektor tersebut menjadi salah satu penopang ekonomi daerah dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,51 persen setiap tahun.
Namun di balik potensi besar tersebut, UMKM Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari rendahnya daya saing produk, keterbatasan akses pembiayaan dan pasar, hingga minimnya infrastruktur pendukung serta hilirisasi produk.
“Kami telah memetakan sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan dukungan bersama agar UMKM di Kalimantan Utara dapat berkembang lebih cepat dan mampu bersaing,” ujar Gubernur Zainal.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Kaltara mengajukan dukungan pemerintah pusat untuk merealisasikan sembilan program prioritas pengembangan UMKM. Program tersebut meliputi sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, business matching dengan perbankan dan lembaga keuangan, bantuan alat produksi, fasilitasi pendamping UMKM, pembangunan Plaza UMKM, fasilitasi promosi UMKM, penguatan Rumah Kemasan, hingga pengembangan Galeri Dekranasda.
Program-program tersebut disiapkan sebagai strategi mendorong UMKM naik kelas, memperluas pasar, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal. Jika terealisasi, program ini diproyeksikan mampu menghasilkan tambahan aktivitas ekonomi daerah hingga Rp102 miliar per tahun.
Tak hanya itu, dampak yang ditargetkan juga cukup signifikan, mulai dari terciptanya 500 hingga 1.000 lapangan kerja baru, lahirnya 50 produk unggulan berorientasi ekspor, penerbitan 240 sertifikasi halal baru, 200 kekayaan intelektual (KI), hingga mendorong 1.000 UMKM naik kelas dan 300 UMKM menembus pasar modern maupun digital.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Kaltara telah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari regulasi, basis data UMKM, kesiapan bangunan Rumah Kemasan, hingga penyediaan lahan strategis di kawasan Hutan Kota Bundahayati untuk pembangunan Plaza UMKM.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza. Bahkan, Kementerian UMKM berencana melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara pada Juli mendatang guna melihat langsung potensi serta kebutuhan pengembangan UMKM di daerah perbatasan tersebut.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang lebih kokoh melalui penguatan sektor UMKM yang berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal turut didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara H. Sapi’i, S.T., M.A.P., Kepala Disperindagkop Kaltara Edy Suharto, S.Sos., M.T., serta Kepala Dinas Pariwisata Kaltara Dr. Njau Anau, S.Pd., M.Si.
