WARTA, TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Bima Arya Sugiarto, di Hotel Swiss-Bel Tarakan, Jumat (3/10). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Kaltara.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas perhatian DPR RI dan Kemendagri terhadap pembangunan di Kaltara. Ia menegaskan, kunjungan ini bukan sekadar agenda reses, melainkan bentuk komitmen nyata pemerintah pusat dalam memperkuat wilayah perbatasan.
“Selamat datang kepada para anggota DPR RI dan Wamendagri di Bumi Benuanta. Semoga kunjungan ini membawa manfaat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara,” ujar Gubernur Zainal.
Gubernur menuturkan, sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kaltara memiliki tanggung jawab strategis menjaga kedaulatan negara. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia, meliputi Sebatik, Krayan, Lumbis Ogong, dan Long Midang. Namun, tantangan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Masih ada dua wilayah perbatasan yang belum memiliki PLBN, yaitu Krayan dan Sei Menggaris. Padahal, keberadaan PLBN sangat penting untuk memperkuat kegiatan ekonomi dan pengawasan di perbatasan,” jelasnya.
Saat ini, tiga PLBN di Kaltara telah beroperasi dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Gubernur berharap pembangunan dua PLBN lainnya dapat segera direalisasikan dengan dukungan pemerintah pusat.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A., menegaskan bahwa pembangunan PLBN di Kaltara harus menjadi prioritas nasional. Ia menyebutkan, wilayah ini memiliki posisi geopolitik dan sumber daya strategis yang luar biasa.
“Kaltara memiliki potensi besar, baik dari sisi geografis maupun kekayaan alam. Idealnya, wilayah ini memiliki lebih banyak PLBN, setidaknya lima titik, termasuk di Sei Menggaris,” ungkap Deddy Sitorus.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas wilayah dan identitas bangsa di perbatasan. Menurutnya, kawasan perbatasan bukan hanya garis batas, melainkan etalase yang mencerminkan wajah Indonesia di mata dunia.
Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Dr. Bima Arya menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi dan sinkronisasi anggaran pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan PLBN di Kaltara.
“Kami bersama Kementerian Keuangan tengah melakukan pemetaan kebutuhan agar pembiayaan pembangunan bisa lebih efisien dan tepat sasaran,” tutur Bima Arya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat berkomitmen memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pembangunan perbatasan di Kaltara dapat berjalan optimal.
Dengan dukungan DPR RI dan Kemendagri, Gubernur Zainal optimistis pembangunan dua PLBN baru di Krayan dan Sei Menggaris dapat segera terealisasi. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi Kaltara sebagai garda terdepan NKRI, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat perbatasan.
