WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya menghadirkan layanan transportasi yang lebih inklusif. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, pemerintah memastikan pemberian potongan harga tiket speedboat bagi penyandang disabilitas tetap berlaku di seluruh pelabuhan yang berada di wilayah Kaltara.
Program tersebut memberikan keringanan tarif sekitar 15 persen dari harga tiket normal dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh penyandang disabilitas yang menggunakan transportasi laut antardaerah di Kaltara.
Kepala Dinas Perhubungan Kaltara, Idham Chalid, menegaskan kebijakan tersebut diterapkan secara merata tanpa membedakan asal daerah penumpang. Selama perjalanan dilakukan melalui pelabuhan yang berada di wilayah Kaltara, penyandang disabilitas berhak memperoleh fasilitas potongan tarif tersebut.
“Potongan tarifnya sekitar 15 persen dan berlaku di seluruh pelabuhan di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Menurut Idham, kebijakan tersebut diperuntukkan bagi seluruh kelompok penyandang disabilitas tanpa pengecualian jenis tertentu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan akses transportasi yang lebih ramah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Meski program berjalan dengan baik, Dishub Kaltara mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam mewujudkan pelabuhan yang sepenuhnya ramah disabilitas. Beberapa fasilitas pendukung seperti jalur khusus pejalan kaki, pegangan tangan (railing), serta akses mobilitas yang memadai masih perlu ditingkatkan di sejumlah pelabuhan.
“Kalau dikatakan sudah 100 persen memenuhi standar layanan disabilitas, tentu belum. Masih ada beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi percepatan pembangunan infrastruktur pendukung tersebut. Penataan fasilitas ramah disabilitas membutuhkan perencanaan dan biaya yang tidak sedikit karena sebagian area pelabuhan harus disesuaikan kembali.
Kendati demikian, Pemprov Kaltara tetap menempatkan pelayanan inklusif sebagai salah satu prioritas. Pada tahun 2026, pemerintah mulai mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalur pedestrian yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas di kawasan pelabuhan.
“Pembangunannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah, namun arah kebijakan kami sudah menuju pelayanan yang lebih inklusif,” pungkas Idham.
Dengan adanya diskon tiket dan pengembangan fasilitas pendukung secara bertahap, diharapkan akses transportasi laut bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Utara semakin mudah, nyaman, dan setara dengan pengguna jasa lainnya. (*)
