WARTA, TANJUNG SELOR — Menyusul desakan DPRD Nunukan terkait potensi krisis angkutan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Utara mulai menyiapkan langkah antisipatif, khususnya untuk wilayah perbatasan Krayan yang setiap tahun menjadi titik rawan lonjakan penumpang.
Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dishub Kaltara, Marmo, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan sejak awal sudah melakukan pemetaan potensi hambatan. Koordinasi dengan penyelenggara jasa penerbangan menjadi fokus pertama.
“Kalau bicara arus mudik Nataru, Dishub provinsi punya peran sesuai kewenangannya. Jadi kami mulai dengan memastikan semua pihak terkait siap,” ujar Marmo, Senin (17/11/2025).
Koordinasi dengan UPBU Juwata Tarakan & Dishub Nunukan
Marmo menjelaskan bahwa langkah mendesak yang kini ditempuh adalah memperkuat koordinasi dengan UPBU Juwata Tarakan dan Dishub Kabupaten Nunukan untuk memastikan kesiapan di lapangan.
“Kami ingin memastikan persiapan benar-benar matang. Koordinasi ini penting untuk mengidentifikasi kendala dan membandingkannya dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.
Subsidi SOA APBN Tetap Berjalan
Selain kesiapan armada, Marmo memastikan bahwa Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang dari APBN tetap berjalan untuk wilayah perbatasan.
“SOA APBN masih beroperasi dan digunakan untuk melayani masyarakat di daerah terpencil. Pengelolaannya dilakukan UPBU Juwata Tarakan, dan TNI AU juga membantu melalui layanan angkutan izin,” jelasnya.
Pernyataan ini menanggapi kekhawatiran Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, yang sebelumnya menyoroti potensi krisis transportasi di Krayan dan meminta Mabes TNI AU memberikan diskresi pengerahan pesawat angkut militer jika keadaan darurat kembali terjadi.
DPRD Minta Pemerintah Tidak Reaktif
DPRD Nunukan turut mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya bereaksi saat masalah muncul. Mereka mendorong perencanaan transportasi Nataru mulai disusun sejak awal tahun.
“Harapan saya, ini jadi pembelajaran ke depan. Idealnya mulai Januari skema antisipasi Nataru sudah dirumuskan,” tegasnya.
Dengan langkah antisipatif yang mulai disiapkan Dishub Kaltara, diharapkan arus mudik Nataru di wilayah Krayan dapat berjalan lebih tertata sehingga krisis angkutan yang berulang setiap tahun tidak kembali terjadi. (*)
