WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus mendorong percepatan pembangunan terminal tipe A di Tanjung Selor. Meski proyek tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemprov Kaltara aktif memfasilitasi setiap proses agar pembangunan dapat segera dimulai.
Kepala Dishub Kaltara, Idham Chalid, mengatakan bahwa komunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah dilakukan secara intensif. Dishub juga berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai pihak teknis yang menangani pengembangan sarana transportasi di daerah.
“Pembangunan terminal tipe A memang menjadi ranah pemerintah pusat. Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenhub melalui BPTD untuk mendorong percepatannya,” ujar Idham, Selasa (25/11/2025).
Tantangan Utama: Penentuan Lahan
Salah satu hambatan yang masih dihadapi adalah penentuan lokasi yang ideal. Pemerintah daerah telah membantu melakukan peninjauan dan verifikasi calon lahan, termasuk salah satu lokasi yang berada di kawasan Kilometer 2 Tanjung Selor.
“Tim sudah turun melakukan pengecekan lapangan. Namun berdasarkan feasibility study, ada beberapa alternatif lokasi. Nanti akan dipilih titik yang paling memenuhi kebutuhan,” jelas Idham.
Terminal tipe A membutuhkan lahan minimal 2 hektare karena kapasitas dan fasilitasnya jauh lebih besar dibanding terminal tipe B. Kondisi ini membuat proses seleksi lokasi harus dilakukan secara cermat agar tidak memunculkan kendala teknis di kemudian hari.
Diharapkan Segera Masuk Tahap Konstruksi
Pemprov Kaltara berharap penetapan lokasi dapat segera diselesaikan, sehingga pembangunan fisik dapat masuk tahap awal. “Rencana ini terus berjalan. Kita berharap bisa segera terealisasi dan konstruksinya dapat dimulai tanpa hambatan,” tambah Idham.
Dampak Positif bagi Konektivitas Kaltara
Pembangunan terminal tipe A di Tanjung Selor diyakini akan membawa dampak besar bagi peningkatan konektivitas antarwilayah, memperkuat layanan transportasi darat, serta mendukung perkembangan ibu kota provinsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.
