WARTA, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mencatat kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang 2025. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Nunukan dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Jumat (27/3/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota dewan, jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan.
Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, dalam penyampaiannya mengungkapkan bahwa pendapatan daerah berhasil direalisasikan sebesar Rp1,72 triliun atau 91,09 persen dari target Rp1,89 triliun.
“Melalui forum ini kami menyampaikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama tahun anggaran 2025,” ujarnya.
Dari total pendapatan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp126,44 miliar atau 97,64 persen dari target. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,58 triliun, dan lain-lain pendapatan sah sebesar Rp8,83 miliar.
Di sisi belanja, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp2,1 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,77 triliun atau 82,50 persen. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, modal, tidak terduga, serta transfer.
Selain keuangan, Bupati Irwan juga memaparkan capaian indikator pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 69,87 atau hampir memenuhi target, sekaligus menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencapai target. Dari target 5,5 persen, realisasi tercatat 4,82 persen. Meski demikian, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 5,27 persen, turun dibandingkan tahun 2024.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Nunukan berhasil mempertahankan predikat “BB” pada Indeks Reformasi Birokrasi. Dari 22 indikator pembangunan, mayoritas menunjukkan capaian sangat tinggi, meskipun realisasi investasi masih menjadi catatan dengan capaian 48,47 persen.
Berbagai program prioritas juga telah dijalankan sepanjang 2025, mulai dari peningkatan akses air bersih, pengembangan energi terbarukan, pembangunan infrastruktur jalan, hingga penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.
Tak hanya itu, Pemkab Nunukan juga menorehkan sejumlah prestasi, termasuk predikat AA pada Indeks Reformasi Hukum serta penghargaan tata kelola transformasi digital terbaik di Kalimantan Utara.
Meski demikian, Bupati Irwan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, serta kendala teknis lainnya.
Melalui penyampaian LKPJ ini, pemerintah daerah berharap DPRD dapat memberikan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.
Selanjutnya, DPRD Nunukan akan membahas laporan tersebut untuk dirumuskan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Harapannya, evaluasi ini menjadi langkah bersama dalam mewujudkan Nunukan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tutupnya.
