WARTA, NUNUKAN — Upaya mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan merata kembali menjadi sorotan utama di Kabupaten Nunukan.
Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda PAUD se-Kabupaten Nunukan, para penggerak pendidikan usia dini dari seluruh wilayah berkumpul untuk memperkuat komitmen bersama dalam implementasi layanan PAUD Holistik Integratif dan Wajib Belajar 13 Tahun.
Rakor yang digelar Selasa (14/10/2025) di Ruang Pertemuan VIP Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan ini berlangsung secara hybrid (daring dan luring).
Kegiatan dibuka langsung oleh Bunda PAUD Kabupaten Nunukan, Ny. Andi Annisa Muthia Irwan, dan dihadiri oleh berbagai unsur terkait, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pokja Bunda PAUD, Forum PAUD, hingga mitra organisasi pendidikan anak usia dini se-Kabupaten Nunukan.
Sinergi untuk Wujudkan PAUD Berkualitas
Dengan tema “Peran Strategis Bunda PAUD Dalam Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun Mencakup Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah Melalui Penguatan Layanan PAUD Holistik Integratif”, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan meneguhkan komitmen seluruh elemen Bunda PAUD di daerah.
Dalam sambutannya, Bunda Annisa Irwan menegaskan pentingnya peran Bunda PAUD sebagai motor penggerak peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini.
“Kami ingin agar setiap anak di Nunukan mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pendidikan usia dini yang berkualitas. PAUD bukan hanya tempat belajar huruf dan angka, tetapi tempat anak-anak dibentuk karakternya, kesehatannya dijaga, dan kebiasaan baik ditanamkan sejak dini,” ujarnya.
Ia juga mengampanyekan dua gerakan nasional, yakni “Ayo ke PAUD” dan “Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, sekaligus menyerahkan poster kampanye kepada seluruh Bunda PAUD Kecamatan, Kelurahan, dan Desa untuk disebarluaskan di wilayah masing-masing.
Rekomendasi Strategis dari Forum Rakor
Ketua Pokja Bunda PAUD, Ny. Hj. Andi Syamsidar Jabbar, S.P., menjelaskan bahwa forum menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan serta Fasilitator PAUD Holistik Integratif.
Peserta berasal dari berbagai instansi dan organisasi mitra PAUD seperti Himpaudi, IGTKI, IGRA, IGABA, GOPTKI, TP PKK, DWP, dan sejumlah OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, DPMD, Disdukcapil, dan DSP3A.
Dari hasil diskusi yang berjalan aktif, forum merumuskan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya:
-
Pelatihan khusus bagi Guru Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), mengingat saat ini belum tersedia guru pendamping ABK di Kabupaten Nunukan.
-
Dorongan kepada kepala desa agar mengalokasikan anggaran desa untuk kegiatan Bunda PAUD serta pembangunan sarana dan prasarana PAUD di wilayah masing-masing.
-
Peningkatan kualifikasi dan akreditasi lembaga PAUD, dengan dukungan Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi proses peningkatan mutu secara menyeluruh.
-
Pelatihan peningkatan kapasitas guru PAUD secara berkala, guna memperkuat kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik.
-
Penambahan alokasi anggaran operasional Bunda PAUD Kabupaten, mengingat kondisi geografis Nunukan yang menantang dan belum semua wilayah terjangkau kegiatan monitoring serta evaluasi.
“Rekomendasi ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk mendukung layanan PAUD yang bermutu dan merata hingga ke desa-desa di wilayah perbatasan,” ujar Hj. Andi Syamsidar Jabbar.
Menyiapkan Generasi Emas dari Perbatasan
Melalui kegiatan ini, seluruh Bunda PAUD dan mitra berharap dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi dunia pendidikan formal.
Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi lintas sektor, Nunukan menunjukkan komitmennya untuk menjadi daerah perbatasan yang tak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam pendidikan anak usia dini.
