WARTA, TANJUNG SELOR – Polemik lahan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning–Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, kembali mencuat. DPRD Bulungan mendesak Pemerintah Kabupaten Bulungan segera membentuk tim khusus (timsus) untuk menuntaskan persoalan yang sudah berlangsung menahun tersebut.
Dorongan ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD, Organisasi Rakyat Gerakan Kampung Baru Mangkupadi (GKBM), serta PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), Selasa (23/9).
Kepala Bappeda-Litbang Bulungan, Iwan Sugianta, mengungkapkan bahwa timsus serupa sejatinya pernah dibentuk pada 2022. Tim tersebut beranggotakan unsur forkopimda dan pemerintah daerah dengan mandat menjembatani aspirasi warga.
“Namun dengan adanya masukan baru dari masyarakat, tentu pemerintah tidak bisa tinggal diam. Aspirasi dari warga Kampung Baru Mangkupadi dan Tanah Kuning akan segera kami bahas kembali bersama OPD terkait,” jelas Iwan.
Ia menegaskan, persoalan lahan ini bukan isu baru, melainkan sudah ada sejak Bulungan masih berada di bawah administrasi Kalimantan Timur. “Kita harus membuka kembali peta lama, meneliti data satu per satu agar duduk persoalan lebih jelas,” ujarnya.
Salah satu akar masalah yang mengemuka adalah terkait Hak Guna Usaha (HGU). Menurut Iwan, HGU di wilayah tersebut ditetapkan pada 2013, namun penerbitannya dilakukan sebelum tahun itu sehingga dasar administrasinya masih menggunakan data Kalimantan Timur. Hal ini kemudian menimbulkan kerumitan dalam penyelesaian.
Karena itu, lanjutnya, penyelesaian tidak bisa dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah. “HGU diterbitkan oleh pemerintah pusat. Peran daerah adalah membuka data lama dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari RT, RW, tokoh masyarakat, hingga OPD. Dengan begitu, solusi yang diambil bisa diterima bersama,” pungkasnya.
