WARTA, TANJUNG SELOR — Usai resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Denny Harianto, S.E., M.M., langsung menegaskan arah kerja pemerintah daerah: mengoptimalkan realisasi APBD dan memperkuat kinerja birokrasi di seluruh lini Pemprov Kaltara.
Komitmen tersebut disampaikan Denny Harianto setelah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Jumat (19/12/2025).
Memasuki penghujung tahun anggaran 2025, Denny menyebut fokus utama saat ini adalah memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk mendorong realisasi APBD secara optimal. Di saat yang sama, Pemprov Kaltara juga mulai mematangkan persiapan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 agar selaras dengan arah kebijakan pimpinan daerah.
“Di akhir tahun anggaran ini, seluruh potensi realisasi APBD akan kita optimalkan. Sementara untuk 2026, semua program dan kegiatan akan kita matching-kan agar tetap berada di jalur yang benar dan sejalan dengan kebijakan pimpinan,” ujarnya.
Tak hanya soal anggaran, Denny juga menaruh perhatian serius pada penguatan birokrasi. Ia menegaskan perlunya pemetaan menyeluruh terhadap kondisi organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai dasar pembenahan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
“Kita akan lakukan pemetaan bersama tim dan seluruh OPD. Di situ akan terlihat mana yang menjadi kekuatan dan mana yang masih menjadi kelemahan. Dari sanalah perbaikan birokrasi akan kita dorong agar seluruh perangkat daerah bergerak selaras mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” jelasnya.
Dalam hal pelayanan publik, Denny menegaskan tidak ada kompromi. Ia menilai keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Tidak ada alasan pelayanan menurun hanya karena keterbatasan anggaran. Kinerja pemerintah daerah tercermin dari kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dengan kepemimpinan barunya, Denny berharap seluruh jajaran Pemprov Kalimantan Utara dapat bekerja lebih profesional, solid, dan sinergis, demi memperkuat tata kelola pemerintahan serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif dan berkualitas bagi masyarakat.
