WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Salah satunya melalui integrasi E-Katalog Versi 6 (v6) dengan Sistem Pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, yang diyakini mampu memangkas waktu pembayaran kepada penyedia barang dan jasa.
Kebijakan tersebut telah disosialisasikan dalam kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Katalog v6 dengan Metode Langsung (LS) pada SP2D Online, beberapa waktu lalu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara, Nurdin, didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BKAD Kaltara, Nur Indah Palupi menjelaskan integrasi sistem ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, akuntabel, serta efisien. Seluruh proses pembayaran kini dilakukan secara elektronik sehingga lebih cepat dibandingkan mekanisme sebelumnya.
“Kalau sebelumnya masih ada proses yang dilakukan di luar sistem, sekarang seluruh tahapan sudah terintegrasi. Proses pembayaran menjadi lebih cepat karena langsung terkoneksi dengan sistem perbankan,” ujarnya.
Ia mengatakan, kerja sama dengan BanKaltimtara melalui layanan virtual account dan sistem pembayaran elektronik membuat alur transaksi menjadi lebih praktis. Tidak hanya mempercepat pencairan dana, sistem tersebut juga memungkinkan seluruh proses pembayaran dipantau secara real time.
“Baik organisasi perangkat daerah (OPD) maupun penyedia dapat memonitor status pembayaran. Semua lebih terbuka dan mudah ditelusuri,” katanya.
Menurut Nurdin, implementasi integrasi E-Katalog v6 dengan SP2D Online mulai diuji coba sepanjang 2025. Berbagai penyempurnaan terus dilakukan agar pada pelaksanaannya sistem dapat berjalan optimal dan memberikan kemudahan bagi seluruh pihak.
Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BKAD Kaltara, Nur Indah Palupi, menambahkan bahwa digitalisasi pembayaran tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui integrasi ini, proses pembayaran menjadi lebih sederhana, cepat, dan terdokumentasi secara elektronik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Pemprov Kaltara berharap penerapan E-Katalog v6 yang terintegrasi dengan SP2D Online dapat semakin meningkatkan kepercayaan penyedia barang dan jasa terhadap proses pembayaran pemerintah, sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan di Kalimantan Utara.
[29/06/26, 14.53.16] Ipul Fajar: izin ibu
