WARTA, TANJUNG SELOR – DPRD Kabupaten Bulungan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan aturan pajak dan retribusi yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 10 Tahun 2023.
Pada rapat paripurna ke-4 masa persidangan II tahun 2025 tentang jawaban pemerintah sebanyak 6 fraksi telah menyampaikan pandangan, kemudian Rabu 2 Juli tanggapan pemerintah lalu disusul Hari ini, Kamis 3 Juli akan di tetapkan perubahan pajak dan retribusi daerah.
Dan sebelumnya Enam fraksi DPRD – yakni Golkar, Gerindra, Hanura, PDI-P, NasDem, PKS, PAN, dan PPP – menyatakan sepakat atas perlunya pembaruan regulasi ini.
“Dan revisi ini penting karena peraturan sebelumnya sudah usang dan perlu disesuaikan dengan kebijakan baru dari pemerintah pusat,” jelas Riyanto.
Retribusi Perlu Ikuti Zaman
Ketua DPRD Bulungan Riyanto menyebutkan, jika perubahan ini juga ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita ingin semua kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi sekarang, termasuk penggunaan sistem digital untuk mempermudah pelayanan yang sebelumnya masih manual,” ujarnya.
Beberapa sektor yang terdampak oleh perubahan ini antara lain PDAM, Pajak Bumi yang akan menyasar Bangunan (PBB), serta retribusi pasar dan penyewaan hingga UMKM dan saat regulasi ini tidak berbicara angka.
Akan tetapi perubahan ini akan berdampak baik bagi daerah dan pelayanan tentunya harus ditingkatkan.
“Kami menekankan agar pemda mensosialisasikan sebab ini kunci dari keberhasilan dari implementasi Perda dan retribusi yang baru ini,” tekan dia.
“Setelah disahkan nanti, Pemda harus aktif menjelaskan kepada masyarakat. Jangan sampai mereka kebingungan dengan perubahan yang terjadi,” tambah dia.
Dengan adanya penyesuaian tarif dan sistem yang lebih modern, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan PAD Kabupaten Bulungan pun meningkat secara signifikan. (Adv/NRK)
