WARTA, TANJUNG SELOR – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengupayakan agar tahun ini provinsi paling utara di Kalimantan itu bisa mendapat jatah pembangunan Sekolah Rakyat (SR) dari Kementerian Sosial RI. Program ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, khususnya di wilayah perbatasan dan 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Kepala Dinsos Kaltara, Obed Daniel, menyampaikan bahwa pihaknya tengah intens menjalin komunikasi dan melobi Kemensos agar Kaltara dapat masuk dalam daftar provinsi penerima program Sekolah Rakyat tahun 2025.
“Program SR sudah menjadi isu nasional dan kita nilai sangat relevan dengan kondisi Kaltara. Wilayah kita punya tantangan khas, terutama di perbatasan yang sulit dijangkau sekolah formal,” kata Obed, Senin (19/5/2025).
Prioritas untuk Daerah 3T
Jika disetujui, pembangunan Sekolah Rakyat akan difokuskan pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem dan keterbatasan akses pendidikan, seperti Krayan, Lumbis, Tulin Onsoi, serta wilayah-wilayah kepulauan di Sebatik dan Nunukan.
“Banyak masyarakat di sana tidak tersentuh layanan pendidikan karena jarak, kemiskinan, minim transportasi, bahkan ketiadaan guru. SR hadir sebagai solusi alternatif yang lebih fleksibel dan berbasis komunitas,” jelas Obed.
Menurutnya, pendekatan Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah formal karena dirancang lebih kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan budaya masyarakat setempat. Program ini juga menjadi salah satu strategi memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dasar yang inklusif.
Soal Kuota dan Mekanisme
Obed menambahkan bahwa terkait jumlah siswa maupun lokasi pasti SR di Kaltara masih menunggu keputusan Kemensos. Namun, pemetaan kebutuhan dan proses rekrutmen siswa nantinya akan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten, sesuai kewenangan masing-masing.
“Dinsos hanya memfasilitasi agar program ini bisa terealisasi. Proses teknis lainnya akan ditangani oleh dinas pendidikan,” pungkasnya.
