WARTA, TANJUNG SELOR – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara memastikan bahwa pengisian formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sepenuhnya didasarkan pada analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK), bukan berdasarkan anggapan “gemuk” atau tidaknya suatu OPD.
Penegasan ini disampaikan oleh Plt. Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa, menanggapi pandangan yang menyebutkan bahwa ada OPD yang kelebihan pegawai dibandingkan OPD lainnya.
“Tidak ada istilah OPD A lebih gemuk dari OPD B. Semua pengisian personel mengikuti hasil dari Anjab dan ABK. Jadi, jumlah ASN disesuaikan dengan kebutuhan kerja di masing-masing perangkat daerah,” ujar Andi Amriampa.
Ia menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), telah melalui proses yang ketat. Formasi ditetapkan berdasarkan kebutuhan fungsional organisasi, bukan karena pertimbangan subjektif atau permintaan sepihak.
“Penempatan PPPK juga telah direncanakan dari awal dengan merujuk pada beban kerja dan kebutuhan posisi,” tambahnya.
Terkait isu perpindahan tugas PPPK, Andi menuturkan hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang mengatur soal mutasi PPPK. Meski beberapa telah mengajukan permohonan pindah, belum ada yang disetujui karena belum ada dasar hukum yang mengizinkan perpindahan tersebut.
“Formasi PPPK itu sudah termasuk lokasi tugas. Sampai sekarang, belum ada peraturan pemerintah yang memungkinkan mutasi secara legal. Sementara ini hanya ada surat edaran dan keputusan menteri,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa BKD dan Pemprov Kaltara akan tetap konsisten menjalankan sistem pengisian formasi sesuai dengan aturan dan kajian teknis melalui Anjab dan ABK, sebagai bagian dari tata kelola kepegawaian yang profesional dan akuntabel.
