WARTA, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang mempertemukan Menteri Dalam Negeri dengan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah, transfer dana pusat ke daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga persoalan kepegawaian.
Gubernur Zainal dalam paparannya secara tegas menyoroti ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan Kaltara dengan Malaysia. Ia menggambarkan kondisi infrastruktur jalan di perbatasan yang masih sangat memprihatinkan dan berimbas langsung terhadap distribusi kebutuhan dasar masyarakat.
“Hingga kini masih ada dua wilayah perbatasan di Kaltara yang belum memiliki akses jalan darat. Satu-satunya akses hanya melalui udara atau jalur sungai yang berarus deras dan berbatu. Akibatnya, masyarakat lebih memilih memenuhi kebutuhan dari Malaysia karena aksesnya lebih mudah,” kata Zainal.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltara secara rutin mengalokasikan subsidi angkutan barang dan orang sebesar Rp15 miliar per tahun, namun tahun ini kemungkinan mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran.
Lebih lanjut, Gubernur menyoroti ketimpangan fiskal antara wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, terutama Sabah dan Sarawak di Malaysia yang dinilai jauh lebih maju. Ia menyayangkan rendahnya alokasi dana transfer pusat untuk Kaltara, padahal wilayah ini menyumbang cukup besar dari sektor pertambangan dan perkebunan.
“Kaltara punya tambang batu bara dan perkebunan sawit yang besar, tapi kami hanya menerima Rp9 miliar per tahun dari ekspor CPO. Kami tidak tahu berapa jumlah pasti yang diekspor tiap tahun, tapi yang jelas pembagian hasilnya sangat kecil,” tegasnya.
Gubernur juga memaparkan kondisi BUMD di Kaltara yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, termasuk dua BUMD milik provinsi dan satu perusahaan daerah di sektor jasa keuangan, PT Benuanta Kaltara Jaya. Ia menyebut, perusahaan tersebut masih menunggu serah terima aset dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengelola limbah medis secara mandiri di Kaltara.
“Kalau aset ini sudah diserahkan, kita bisa kelola sendiri limbah rumah sakit tanpa harus mengirim ke luar daerah. Ini juga akan menjadi sumber PAD yang potensial,” ujarnya.
Dalam hal kepegawaian, Gubernur Zainal menyampaikan data kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Tercatat, Kaltara masih kekurangan ratusan guru dan dokter spesialis.
“Pemenuhan tenaga guru dan tenaga medis, termasuk dokter spesialis, menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami. Ditambah lagi, infrastruktur digital untuk mendukung layanan kepegawaian masih belum merata,” tandasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap daerah perbatasan, termasuk dalam hal alokasi dana, penguatan kelembagaan daerah, hingga peningkatan kapasitas SDM agar tidak tertinggal dari negara tetangga.
