spot_img
More
    spot_img

    Wagub Upayakan Pembangunan SMA Negeri 10 Malinau Dilanjutkan Lewat APBD

    WARTA, MALINAU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mencari solusi agar pembangunan SMA Negeri 10 Malinau yang sempat terhenti dapat kembali berjalan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah mengalokasikan anggaran melalui APBD, menyusul terkendalanya proyek yang sebelumnya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) akibat pemutusan kontrak.

    Upaya tersebut menjadi perhatian Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, saat meninjau langsung kondisi pembangunan sekolah dalam agenda monitoring dan evaluasi (monev), Kamis (19/11).

    Dalam kunjungan itu, Ingkong bersama rombongan mengecek sejumlah bagian bangunan, terutama fondasi dan rangka konstruksi yang telah dikerjakan. Dari pemeriksaan awal, fondasi bangunan dinilai masih aman sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam proses pembangunan berikutnya.

    Ingkong menegaskan, penyelamatan konstruksi yang sudah terbangun harus menjadi langkah awal sebelum pekerjaan dilanjutkan. Namun, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perhitungan ulang terhadap perencanaan, mengingat desain awal disusun pada 2024 dan terdapat perubahan harga material maupun nilai tukar.

    “Bangunan yang sudah ada harus kita selamatkan terlebih dahulu. Perencanaannya perlu dihitung kembali karena kondisi sekarang sudah berbeda dengan perencanaan tahun 2024, termasuk harga material dan nilai tukar,” ujarnya.

    Selain kondisi fisik bangunan, akses jalan menuju sekolah juga menjadi salah satu hal yang akan dibahas lebih lanjut. Meski demikian, penyelesaian struktur utama gedung menjadi perhatian utama dalam tahapan awal penanganan proyek tersebut.

    Karena pengajuan kembali melalui skema DAK telah melewati batas waktu, Pemprov Kaltara akan mempertimbangkan penggunaan APBD sebagai alternatif pembiayaan. Hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan evaluasi untuk menghitung kebutuhan anggaran sekaligus menentukan prioritas pembangunan.

    Ingkong menyampaikan, dirinya akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Kaltara terkait kemungkinan dukungan anggaran tersebut. Keputusan akhir akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

    Baca Juga:  Serap Aspirasi Buruh, Anggota DPRD Kaltara Dorong Pembentukan Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan

    “Saya akan segera berkoordinasi dengan Bapak Gubernur. Kita lihat kemampuan APBD dan menentukan langkah terbaik agar pembangunan sekolah ini bisa dilanjutkan,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, monev secara langsung diperlukan agar setiap rencana pembangunan benar-benar mengacu pada kondisi di lapangan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil dapat disusun berdasarkan kebutuhan riil, perhitungan yang matang, serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU