WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memperketat pengelolaan anggaran di tengah tekanan fiskal nasional yang dipengaruhi dinamika ekonomi global.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan kondisi fiskal daerah tidak bisa dilepaskan dari situasi keuangan nasional. Gejolak geopolitik dan geoekonomi dunia ikut memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Perubahan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi kondisi fiskal nasional.
“Ini bukan hanya persoalan Kaltara. Secara nasional kondisinya juga sama. APBN juga menghadapi tantangan karena situasi geopolitik dan geoekonomi global,” ujar Denny.
Menurutnya, ketika ruang fiskal pemerintah pusat ikut terbatas, kemampuan transfer anggaran ke daerah juga berpotensi terdampak. Karena itu, Pemprov Kaltara perlu lebih selektif dalam menentukan program dan belanja.
Belanja Wajib Tetap Dijaga
Denny menegaskan, pengetatan anggaran bukan berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat maupun pelayanan publik.
Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, operasional pemerintahan, serta program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
“Yang menjadi prioritas adalah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang ada. Selain itu, kita memastikan pembayaran gaji, tunjangan, serta operasional pemerintahan tetap berjalan,” ungkapnya.
Ia meminta seluruh OPD melakukan pemetaan ulang terhadap kegiatan yang direncanakan. Program yang tidak mendesak atau memiliki dampak rendah harus dipertimbangkan kembali agar anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih prioritas.
OPD Diminta Tak Sekadar Mengejar Program
Menurut Denny, situasi fiskal saat ini harus mengubah pola pikir pemerintah daerah dalam merancang kegiatan.
OPD tidak cukup hanya mengusulkan program berdasarkan kebutuhan, tetapi juga harus melihat kemampuan keuangan daerah serta memastikan pembiayaannya dapat berkelanjutan.
“OPD tidak cukup hanya melihat kebutuhan kegiatan, tetapi harus memperhitungkan kemampuan anggaran serta keberlanjutan pembiayaannya,” jelasnya.
Kebijakan tersebut dinilai penting agar tekanan fiskal tidak berkembang menjadi masalah baru pada tahun-tahun berikutnya.
Denny menegaskan, Pemprov Kaltara akan berupaya menjaga keseimbangan antara disiplin anggaran dan kebutuhan pelayanan publik.
“Pemerintah harus realistis melihat kemampuan keuangan yang ada. Yang terpenting saat ini adalah menjaga stabilitas fiskal sambil memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.
