WARTA, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditegaskan Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Kalimantan Utara di Gedung Diklat Malinau, Senin (8/6).
Kegiatan yang digelar bersama Komisi Informasi Kalimantan Utara itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah dan badan publik lainnya.
Dalam sambutannya, Wempi menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, masyarakat berhak memperoleh akses terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Transparansi merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Masyarakat harus mengetahui bagaimana proses pembangunan berjalan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan program pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbukaan informasi juga menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan semakin terbukanya akses informasi, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Selain itu, Wempi mengingatkan tantangan yang muncul di era digital, terutama maraknya penyebaran informasi yang belum tentu benar. Karena itu, pemerintah dituntut untuk menghadirkan informasi yang cepat, valid, dan mudah dipahami masyarakat.
“Informasi yang benar harus lebih cepat sampai kepada masyarakat dibandingkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah pentingnya penguatan sistem layanan informasi publik,” katanya.
Bupati juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media massa dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya, sinergi yang baik akan membantu memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut, Pemkab Malinau berharap kualitas pengelolaan informasi publik terus meningkat. Tidak hanya memenuhi standar keterbukaan informasi, tetapi juga mendorong lebih banyak badan publik di Malinau meraih predikat informatif dalam penilaian Komisi Informasi.
“Keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah. Tujuannya agar pelayanan publik semakin baik, partisipasi masyarakat meningkat, dan pembangunan dapat berjalan secara transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Malinau optimistis penguatan keterbukaan informasi publik akan menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, dan dipercaya masyarakat.
