spot_img
More
    spot_img

    Wagub Ingkong Desak Pemerintah Pusat Tuntaskan Jalan Bahau Hulu–Malinau, Biaya Logistik Warga Masih Tinggi

    WARTA, MALINAU – Sulitnya akses transportasi dan mahalnya harga kebutuhan pokok masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara). Karena itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., meminta pemerintah pusat segera memberikan perhatian terhadap peningkatan ruas jalan penghubung Kecamatan Bahau Hulu menuju Kabupaten Malinau.

    Menurut Ingkong, keberadaan jalan tersebut sangat strategis untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus menekan biaya distribusi barang yang selama ini membebani warga.

    Permintaan itu disampaikan Ingkong saat meninjau kondisi ruas jalan di Desa Long Alango, Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Kamis (19/11). Peninjauan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja setelah sebelumnya melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kecamatan Long Pujungan.

    Dalam kunjungan tersebut, Ingkong turut didampingi tim Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Kaltara. Mewakili Kepala Biro Administrasi Pembangunan, hadir Analis Kebijakan Ahli Madya, Berly, S.E., M.Si.

    Ingkong menjelaskan, ruas jalan yang menjadi perhatian menghubungkan Kecamatan Bahau Hulu, Long Berini hingga Apuping. Dari titik persimpangan, akses tersebut juga tersambung dengan jalan nasional menuju sejumlah wilayah, di antaranya Long Nyau, Ranau, Long Pada hingga Kecamatan Sungai Tubu.

    Namun, jalan yang sudah dibuka itu belum memberikan manfaat maksimal karena masih membutuhkan peningkatan kualitas badan jalan dan pembangunan jembatan agar bisa dilalui dengan lebih baik.

    Ia menggambarkan betapa beratnya perjalanan masyarakat yang selama ini masih mengandalkan transportasi sungai. Kondisi sungai yang dangkal dan banyaknya jeram atau giram membuat perjalanan membutuhkan waktu, tenaga, serta biaya lebih besar.

    “Dalam perjalanan dari Pujungan sampai ke sini, satu ketinting hanya bisa membawa dua orang. Itu pun terkadang harus ditarik dan dilanjutkan dengan berjalan kaki karena banyak giram dan air sungai sangat dangkal,” ujar Ingkong.

    Baca Juga:  Perusahaan Belum Maksimal Gunakan Pembayaran Digital, Bapenda Kaltara Andalkan Jemput Bola

    Kondisi geografis tersebut turut berdampak pada mahalnya harga barang kebutuhan masyarakat. Ingkong mencontohkan, harga keramik atau tehel di wilayah tersebut bisa mencapai Rp420 ribu per kotak. Begitu pula semen dan berbagai material bangunan lainnya yang harus menanggung biaya angkut tinggi.

    Selain perjalanan yang memakan waktu, jalur sungai juga memiliki risiko tersendiri ketika debit air meningkat. Banyaknya jeram dan perjalanan melawan arus menyebabkan konsumsi bahan bakar semakin besar.

    Ingkong menegaskan, pembangunan akses jalan menuju Bahau Hulu dan wilayah sekitarnya perlu menjadi perhatian serius. Peningkatan badan jalan harus berjalan beriringan dengan pembangunan jembatan agar konektivitas antarwilayah benar-benar berfungsi.

    Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari pihak balai, penanganan ruas jalan menuju kawasan tersebut belum masuk dalam rencana pekerjaan tahun berjalan. Sementara paket pekerjaan multiyears dengan anggaran cukup besar hingga 2027 diketahui berada pada jalur Semamu menuju Krayan.

    Meski demikian, Ingkong menyebut terdapat peluang dukungan pemerintah pusat melalui rencana alokasi anggaran sekitar Rp32 triliun untuk penuntasan jalan di kawasan perbatasan.

    Rencana tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri yang turut dihadiri pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dukungan itu mencakup sejumlah kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan dan Malinau, mulai dari Krayan, Apuping atau Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu hingga Sungai Boh.

    Ia berharap dukungan anggaran tersebut dapat direalisasikan secara bertahap hingga periode 2029–2030 sehingga pembangunan infrastruktur jalan di kawasan pedalaman Kaltara tidak terus tertunda.

    Dengan terbukanya akses darat yang lebih memadai, masyarakat diharapkan memperoleh kemudahan transportasi, distribusi logistik menjadi lebih efisien, dan harga kebutuhan pokok dapat lebih terkendali.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU