spot_img
More
    spot_img

    Fraksi NasDem Beri Enam Catatan untuk Dua Raperda Nunukan, Soroti Data Kawasan Kumuh dan Anggaran

    WARTA, NUNUKAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Nunukan memberikan enam catatan penting terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Fraksi ini meminta pemerintah memastikan akurasi data, kejelasan pembiayaan, hingga perlindungan hak masyarakat sebelum regulasi tersebut disetujui.

    Enam catatan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Andi Fajrul Syam, SH, dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Nunukan, Selasa (17/11/2026) malam.

    Dua Raperda yang menjadi perhatian tersebut mengatur Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

    Salah satu persoalan yang disoroti NasDem adalah akurasi data kawasan kumuh. Pemerintah diminta menjelaskan lokasi prioritas, jumlah keluarga terdampak, waktu pembaruan data, hingga metode penetapan kawasan sasaran.

    NasDem juga menemukan adanya selisih luas 12,50 hektare antara data dalam Naskah Akademik dengan hasil penyandingan terhadap surat keputusan dan survei terbaru. Perbedaan tersebut dinilai perlu dijelaskan agar kebijakan yang disusun benar-benar berdasarkan kondisi lapangan.

    Catatan kedua menyangkut keterjangkauan hunian dan kepastian pembiayaan. Fraksi NasDem meminta penjelasan mengenai dasar alokasi minimal 20 persen hunian vertikal, metode penghitungannya, serta besaran biaya yang harus ditanggung masyarakat penerima manfaat.

    Tak hanya itu, pemerintah diminta merinci kebutuhan anggaran tahap awal, sumber pendanaan, instansi penanggung jawab, serta target pelaksanaan program selama tiga tahun pertama.

    Persoalan mekanisme pengaduan masyarakat juga menjadi perhatian. NasDem meminta adanya prosedur yang jelas untuk koreksi data, verifikasi sosial dan teknis, pengajuan keberatan, hingga batas waktu penyampaian hasil kepada warga.

    Selanjutnya, Fraksi NasDem meminta kejelasan lokasi pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Hal ini mencakup status lahan, potensi risiko bencana, serta skema perlindungan bagi masyarakat apabila harus direlokasi.

    Baca Juga:  Presiden Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Merah Putih, Bupati Nunukan Ikuti Secara Virtual dari Sebatik

    Catatan keenam berkaitan dengan kepastian hukum dan pengawasan pelaksanaan. NasDem menghendaki setiap kewajiban pemerintah memiliki dasar pengaturan yang jelas dalam pasal-pasal Raperda.

    Pemerintah juga diminta menyusun matriks tanggapan yang memuat persoalan, usulan pasal, instansi pelaksana, tenggat penyelesaian, serta indikator pencapaian. Masukan masyarakat terdampak berikut jawaban pemerintah juga harus menjadi bagian dari dokumen pembahasan.

    Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi NasDem tidak menutup jalan bagi kedua Raperda untuk melanjutkan proses pembahasan. Namun, persetujuan akhir masih bergantung pada jawaban pemerintah daerah dan kelengkapan data pendukung yang dapat diuji.

    “Kedua Raperda dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan. Namun, persetujuan akhir kami tentukan setelah pemerintah memberikan jawaban dan data yang dapat diuji,” tegas Andi Fajrul Syam.

    Fraksi yang diketuai Muhammad Mansur tersebut berharap kedua regulasi tidak sekadar menjadi landasan administratif, tetapi mampu memastikan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tepat sasaran, didukung kemampuan keuangan daerah, serta menjamin keterjangkauan hunian dan perlindungan hak masyarakat.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU