spot_img
More
    spot_img

    DOB Kota Tanjung Selor Terkendala Syarat Kecamatan, Achmad Djufrie Harapkan Intervensi Pusat

    WARTA, TANJUNG SELOR – Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan teknis. Salah satu persoalan utama adalah belum terpenuhinya persyaratan jumlah kecamatan yang menjadi bagian dari usulan pemekaran wilayah tersebut.

    Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) sekaligus Ketua Presidium Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor, Achmad Djufrie, berharap adanya dukungan dan intervensi pemerintah pusat agar proses pembentukan daerah otonomi baru tersebut bisa mendapat jalan keluar.

    Harapan itu disampaikannya dalam Sarasehan Kebangsaan yang berlangsung di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (16/11/2026).

    Dalam kegiatan yang dihadiri anggota DPD RI asal Kaltara, Marthin Bila, tersebut, Achmad Djufrie mendapat kesempatan memaparkan perkembangan sekaligus kendala yang dihadapi dalam perjuangan pembentukan Kota Tanjung Selor.

    Ia menilai, status Tanjung Selor sebagai ibu kota Provinsi Kaltara sudah selayaknya diikuti dengan penguatan status administrasi wilayah melalui pembentukan daerah otonomi baru.

    Namun, upaya tersebut masih terbentur persyaratan teknis. Saat ini, wilayah yang dipersiapkan untuk DOB Kota Tanjung Selor baru memiliki satu kecamatan, sementara masih dibutuhkan tiga kecamatan tambahan.

    “Kita sampaikan bagaimana perkembangan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor. Alhamdulillah ternyata beliau mem-backup untuk top down dari atas, mengingat melalui daerah kita masih kekurangan syarat-syarat teknis, terutama tentang kecamatan-kecamatan yang masih kurang,” kata Achmad Djufrie.

    Menurutnya, dukungan Marthin Bila menjadi angin segar bagi perjuangan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor. Ia berharap dukungan dari perwakilan Kaltara di tingkat pusat dapat membuka peluang percepatan melalui pendekatan kebijakan pemerintah pusat atau mekanisme top down.

    Dengan adanya dorongan dari pemerintah pusat, kendala persyaratan yang selama ini dihadapi daerah diharapkan dapat memperoleh solusi.

    Baca Juga:  Gaji PPPK Paruh Waktu Pemprov Kaltara Akan Disesuaikan Kebijakan Daerah

    Meski demikian, Achmad Djufrie menegaskan pihaknya tidak akan mengabaikan persyaratan teknis yang berlaku. Apabila pemerintah pusat tetap meminta pemenuhan persyaratan berupa penambahan tiga kecamatan, daerah harus mempersiapkan langkah untuk memenuhinya.

    “Karena memang kita tidak perlu repot lagi. Tapi kalau secara teknis diminta pusat untuk kita menyiapkan tiga kecamatan tambahan, ya kita harus siap juga,” tegasnya.

    Ia berharap perjuangan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor mendapat dukungan lebih luas, baik dari pemerintah daerah, perwakilan daerah di tingkat pusat maupun pemerintah pusat.

    Dukungan tersebut dinilai penting agar rencana menjadikan Tanjung Selor sebagai daerah otonomi baru tidak berhenti pada wacana, tetapi terus diperjuangkan melalui tahapan dan mekanisme yang memungkinkan.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU