spot_img
More
    spot_img

    Kepatuhan Pajak Kendaraan di Kaltara Baru 50 Persen, Bapenda Gencarkan Relaksasi

    WARTA, TANJUNG SELOR – Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Utara (Kaltara) masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Berdasarkan evaluasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, kepatuhan wajib pajak kendaraan saat ini baru mencapai sekitar 50 persen.

    Artinya, masih terdapat potensi penerimaan daerah yang belum tergarap optimal akibat kendaraan yang menunggak pajak, belum melakukan daftar ulang, hingga kepemilikannya telah berpindah tangan tetapi belum disertai pembaruan dokumen administrasi.

    Kepala Bapenda Kaltara, Datu Iqro, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Menurutnya, jumlah kendaraan yang tidak aktif dalam administrasi perpajakan dapat berubah seiring pembaruan data melalui kegiatan penertiban dan razia yang dilakukan Samsat maupun razia gabungan.

    “Data spesifik mengenai jumlah unit kendaraan yang nonaktif, baik skala nasional maupun regional, memang kerap berfluktuasi seiring dengan pendataan ulang melalui penertiban dan razia Samsat atau razia gabungan di lapangan,” ungkapnya.

    Untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak, Bapenda Kaltara terus mendorong masyarakat memanfaatkan program relaksasi atau pemutihan pajak kendaraan.

    Salah satu yang menjadi perhatian adalah proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua (BBNKB II), terutama bagi masyarakat yang membeli kendaraan bekas tetapi belum mengurus perubahan kepemilikan.

    Datu Iqro menilai pembaruan dokumen kendaraan penting dilakukan agar data wajib pajak sesuai dengan pemilik sebenarnya. Selain mempermudah administrasi, langkah tersebut juga dapat menghindarkan masyarakat dari persoalan pajak progresif.

    “Kami secara rutin mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan program relaksasi, khususnya dalam melakukan proses BBNKB II. Langkah ini penting agar masyarakat terhindar dari kendala administrasi pajak progresif serta mempermudah pencocokan data kepemilikan,” jelasnya.

    Baca Juga:  Perumda Air Minum Tirta Taka Nunukan Persiapkan Pelayanan Maksimal Jelang Ramadan

    Bapenda berharap kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan terus meningkat. Dengan semakin tertibnya administrasi kendaraan dan pembayaran pajak, potensi penerimaan daerah dari sektor PKB dan BBNKB diharapkan dapat dimaksimalkan hingga akhir 2026.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU