WARTA, TANJUNG SELOR — Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya mengawal percepatan penanganan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim)–Kalimantan Utara (Kaltara). Komitmen tersebut diperkuat melalui peninjauan lapangan yang dilakukan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, ke ruas jalan di Kilometer (KM) 95 jalur perbatasan, Kamis (2/7/2026).
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memperoleh gambaran riil kondisi akses penghubung antarwilayah yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan perbatasan.
Perjalanan menuju lokasi tidak berlangsung mudah. Selama hampir sembilan jam, rombongan harus melewati jalan berlumpur, tanjakan curam, hingga sejumlah ruas yang mengalami kerusakan berat. Kendaraan bahkan beberapa kali terjebak di kubangan lumpur dan harus saling ditarik agar dapat melanjutkan perjalanan.
Kondisi tersebut memperlihatkan tantangan yang setiap hari dihadapi masyarakat maupun pelaku usaha dalam mengakses wilayah perbatasan dan mendistribusikan barang.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, menegaskan bahwa hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan infrastruktur melalui koordinasi bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.
“Hasil tinjauan lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Kaltara untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemprov Kaltim dan pihak perusahaan terkait perbaikan infrastruktur jalan perbatasan,” ujar Ingkong.
Ia berharap langkah tersebut menjadi awal percepatan pembangunan dan perbaikan jalan yang menghubungkan kedua provinsi sehingga konektivitas semakin baik dan tidak lagi menjadi hambatan bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Saiful Bachry, mengatakan peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan didasarkan pada kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, Biro Administrasi Pembangunan memiliki tugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan strategis di sektor infrastruktur.
“Perbaikan konektivitas wilayah perbatasan merupakan salah satu prioritas pembangunan karena berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Biro Administrasi Pembangunan akan terus mengawal koordinasi lintas instansi agar tindak lanjut penanganan jalan perbatasan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Saiful Bachry, Jumat (3/7/2026).
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur di kawasan perbatasan yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan pembangunan yang cukup kompleks.
Melalui peninjauan langsung tersebut, Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat konektivitas antarwilayah sebagai bagian dari pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing daerah, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
