WARTA, TANJUNG SELOR – Menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk memperkuat kemandirian fiskal. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemprov Kaltara mulai mengevaluasi berbagai sektor penerimaan yang menjadi kewenangan provinsi. Upaya tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat sekaligus menjaga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.
Kepala Bapenda Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, mengatakan peningkatan PAD menjadi perhatian penting di tengah kondisi fiskal daerah yang menghadapi tekanan akibat berkurangnya alokasi TKD.
Ia mengaku akan terlebih dahulu melakukan pendalaman terhadap berbagai sumber pendapatan daerah guna mengetahui peluang penerimaan yang masih bisa dioptimalkan.
“Peningkatan PAD tentu menjadi atensi khusus di tengah kondisi fiskal daerah yang saat ini tidak baik-baik saja. Namun, saya akan pelajari lebih mendalam terkait potensi pajak daerah,” ujarnya.
Menurut Datu Iqro, optimalisasi PAD tidak cukup hanya mengandalkan sumber penerimaan yang selama ini berjalan. Evaluasi perlu dilakukan untuk menemukan celah potensi baru sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak yang sudah ada.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Air Permukaan (PAP), hingga pajak alat berat.
Khusus pajak alat berat, Bapenda masih menunggu penyelesaian regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.
“ Apa yang sudah ada saat ini, ke depannya akan kita lebih maksimalkan lagi. Termasuk pajak alat berat, nanti kalau Pergub-nya sudah selesai, itu juga akan kita tindak lanjuti,” jelasnya.
Meski menargetkan peningkatan penerimaan, Datu Iqro menegaskan kebijakan optimalisasi PAD harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Pemerintah daerah tidak ingin upaya meningkatkan pendapatan justru menimbulkan beban baru bagi wajib pajak.
Karena itu, intensifikasi dan penggalian potensi pajak akan dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bapenda berharap langkah tersebut dapat memperluas ruang fiskal daerah, sehingga Kaltara memiliki kemampuan lebih besar dalam menopang program pembangunan dan pelayanan publik di tengah berkurangnya dukungan dana dari pemerintah pusat.




