WARTA, TANJUNG SELOR – Sebanyak 1.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ditargetkan mengikuti Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang akan digelar di Kota Tarakan pada 11 November 2026.
Festival ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha di Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mendapatkan berbagai kemudahan layanan, terutama dalam mengurus legalitas dan memperoleh pelindungan usaha.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kini mematangkan persiapan kegiatan tersebut dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah. Pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., di Ruang Rapat Benuanta, Gedung Gadis 2, Senin (2/11/2026).
Sapi’i mengatakan, festival yang diinisiasi Kementerian UMKM tersebut tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial. Seluruh layanan yang disiapkan harus benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.
“Kita ingin 1.000 pelaku UMKM yang hadir benar-benar mendapatkan manfaat. Mulai dari kemudahan mengurus legalitas hingga mendapatkan pelindungan usaha melalui layanan yang terintegrasi,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Kesejahteraan Rakyat (PROKESRA) dengan mengusung tema Legal, Terlindungi, Berdaya.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sejumlah layanan telah disiapkan. Di antaranya optimalisasi dan perluasan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) UMKM Daerah, sinkronisasi data melalui program SAPA UMKM, serta fasilitasi pengurusan berbagai dokumen legalitas dan pelindungan bagi pelaku usaha mikro.
Tidak hanya berfokus pada administrasi usaha, festival ini juga akan memberikan ruang promosi bagi produk lokal melalui pameran UMKM unggulan Kaltara.
Panitia turut menyiapkan talkshow interaktif mengenai pelindungan usaha dan dialog bersama Wakil Menteri UMKM. Melalui agenda tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh informasi sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam mengembangkan bisnis.
Menariknya, kegiatan ini juga dilengkapi layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelaku UMKM dan pengunjung.
Sapi’i menegaskan, kesiapan lintas perangkat daerah menjadi faktor penting agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan optimal. Karena itu, koordinasi terus diperkuat untuk memastikan pelayanan dapat diakses dengan baik oleh peserta.
Pemprov Kaltara berharap festival tersebut tidak hanya mempermudah pelaku UMKM memperoleh legalitas, tetapi juga memperkuat perlindungan usaha, membuka peluang promosi produk lokal, serta meningkatkan daya saing UMKM dalam menggerakkan perekonomian daerah.
