Komitmen tersebut ditandai dengan Kick Off Meeting dan Sosialisasi Forest Programme VI yang digelar di Hotel Luminor, Tanjung Selor, Selasa (30/6). Program ini diprioritaskan untuk mendukung perlindungan, rehabilitasi, dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung.
Kegiatan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si.
Dalam sambutannya, Taufik menegaskan keberhasilan pelestarian mangrove tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga mitra.
“Sinergi dan komitmen yang kuat menjadi fondasi utama dalam menjaga kelestarian hutan mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kalimantan Utara memiliki kekayaan sumber daya hutan yang masih relatif terjaga sehingga memegang peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kawasan hutan, termasuk ekosistem mangrove, memiliki fungsi strategis sebagai penyerap karbon, pelindung kawasan pesisir dari abrasi, habitat berbagai jenis flora dan fauna, serta sumber penghidupan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan hutan mangrove juga memiliki kontribusi besar dalam menghadapi tantangan perubahan iklim karena mampu menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.
Meski demikian, Taufik mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti degradasi lahan, tekanan terhadap kawasan hutan, hingga kebutuhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi.
“Karena itu, pembangunan harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” katanya.
Melalui Forest Programme VI, Pemprov Kaltara berkomitmen memperkuat kebijakan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memperluas kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pengelolaan mangrove berjalan lebih efektif.
Taufik optimistis program tersebut akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi hijau yang menjadi arah pembangunan Kalimantan Utara.
“Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan, kita optimistis dapat mewujudkan hutan yang lestari, masyarakat yang mandiri, serta pembangunan yang berkeadilan bagi generasi sekarang maupun masa depan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Rehabilitasi Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan RI Nikolas Nugroho Surjobasuindro, S.Hut., M.T., serta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nur Laila, S.Hut., M.Si., bersama para pemangku kepentingan di sektor kehutanan dan lingkungan hidup.
