WARTA, TANJUNG SELOR — Upaya memperluas akses listrik hingga ke pelosok Kalimantan Utara (Kaltara) bukan perkara sederhana. Di balik target pemerataan elektrifikasi, pemerintah harus berhadapan dengan bentang alam berupa pegunungan, lembah terjal, sungai berarus deras, hingga kondisi tanah yang memiliki karakteristik geologi beragam.
Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat langkah untuk membuka akses listrik bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu modal penting untuk memperluas jaringan listrik komunal di sejumlah wilayah pada 2026.
Namun, pembangunan infrastruktur energi tidak bisa hanya mengandalkan ketersediaan anggaran. Faktor geografis dan kondisi geologi menjadi aspek penting yang harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Kaltara, Trimulbar, S.T., mengatakan karakteristik wilayah Kaltara membutuhkan kajian yang cermat sebelum pembangunan jaringan listrik maupun fasilitas energi terbarukan dilakukan.
“Kondisi medan di pelosok Kaltara sangat unik dan menantang. Dari sisi geologi dan kebencanaan tanah, pembangunan tiang pancang, bentangan jaringan listrik antarkecamatan maupun instalasi listrik komunal harus memperhitungkan kestabilan lereng, potensi pergerakan tanah, serta tingkat kerawanan geologi,” ujar Trimulbar saat ditemui di Tanjung Selor, Sabtu (26/9/2026).
Menurut dia, sejumlah wilayah yang menjadi sasaran pengembangan elektrifikasi, khususnya di beberapa kecamatan di Kabupaten Nunukan dan Malinau, memiliki tantangan tersendiri dalam hal akses maupun mobilisasi material.
Kontur wilayah yang berbukit serta kondisi tanah yang cenderung basah dapat menyulitkan pengangkutan material dan peralatan konstruksi menuju lokasi pembangunan. Karena itu, pemilihan jalur jaringan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis sekaligus kondisi alam di sekitarnya.
Dinas ESDM Kaltara pun mendorong penguatan koordinasi antara bidang geologi, teknis kelistrikan dan instansi terkait. Pemetaan kondisi geologi dinilai penting untuk menentukan jalur pembangunan yang lebih aman dan efisien.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko kerusakan infrastruktur akibat bencana alam. Ancaman seperti longsor, pergerakan tanah maupun ketidakstabilan fondasi dapat memengaruhi keberlangsungan jaringan listrik apabila tidak diantisipasi sejak awal.
“Kami berupaya memastikan setiap pembangunan infrastruktur energi tidak hanya mengejar percepatan elektrifikasi, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan konstruksi dan ketahanan terhadap kondisi alam di wilayah setempat,” katanya.
Pemerintah berharap sinergi lintas sektor yang diperkuat dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dapat membantu mengatasi hambatan geografis tersebut secara bertahap.
Perluasan jaringan listrik ke wilayah pelosok diharapkan tidak hanya meningkatkan rasio elektrifikasi Kaltara, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar dan mendukung aktivitas ekonomi di desa-desa yang selama ini menghadapi keterbatasan akses energi.
Dengan strategi pembangunan yang mempertimbangkan kondisi geografis dan geologi sejak awal, pemerataan listrik di Kaltara diharapkan dapat berjalan lebih efektif, aman, dan berkelanjutan.
