spot_img
More
    spot_img

    Komisi III DPRD Nunukan Soroti Jalan Pedalaman, Krayan dan Kabudaya Jadi Perhatian

    WARTA, NUNUKAN – Persoalan infrastruktur jalan kembali menjadi perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan. Kondisi akses jalan di sejumlah wilayah dinilai membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan urgensi masing-masing kawasan.

    Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu fokus utama komisinya. Perhatian khusus diberikan terhadap wilayah pedalaman, terutama Krayan dan kawasan Kabudaya yang dinilai memiliki kebutuhan infrastruktur lebih mendesak.

    Selain kedua wilayah tersebut, sejumlah titik di Sebatik dan Nunukan juga masih menjadi perhatian karena membutuhkan peningkatan kualitas akses jalan.

    “Tentu kalau persoalan infrastruktur yang menjadi perhatian Komisi III, kita konsennya lebih ke masalah jalan. Saat ini terutama di wilayah pedalaman seperti Krayan, di daerah kita sebut Kabudaya ini, kemudian ada beberapa juga di titik-titik di Sebatik, dan bahkan di Nunukan,” ujar Ryan, Rabu (23/9/2026).

    Menurutnya, kebutuhan pembangunan jalan di setiap wilayah tidak dapat disamakan. Kondisi geografis, tingkat keterisolasian, kebutuhan masyarakat serta fungsi akses menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.

    Ryan menyebut wilayah pedalaman Kabudaya dan Krayan, khususnya, memiliki tingkat urgensi yang lebih tinggi dibandingkan sejumlah kawasan lainnya.

    “Tapi persentasenya tidak se-urgen di wilayah daratan pedalaman Kabudaya dan Krayan, Krayan khususnya seperti itu,” katanya.

    Karena itu, Komisi III mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan secara lebih detail terhadap kondisi jalan di seluruh wilayah Nunukan. Pemetaan tersebut diperlukan agar pembangunan dapat diarahkan pada ruas yang benar-benar membutuhkan penanganan segera.

    Ryan menegaskan, pemerataan pembangunan tidak selalu berarti setiap wilayah memperoleh porsi pembangunan yang sama. Menurutnya, prinsip keadilan justru dapat diterapkan dengan memberikan perhatian lebih kepada wilayah yang memiliki kebutuhan dan tingkat urgensi lebih tinggi.

    Baca Juga:  Gubernur Minta Perusahaan Migas Serap Tenaga Kerja Lokal Kaltara

    “Ya, kita paham bahwa adil itu bukan berarti sama proporsinya. Tetapi harapan kami sebagai wakil rakyat, yang mana tentu kita betul-betul membawa suara rakyat dan keluhan rakyat,” tegasnya.

    Komisi III berharap pemerintah daerah dapat menjadikan kondisi riil di lapangan sebagai dasar dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, peningkatan akses jalan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas ekonomi di wilayah pedalaman.

    Perhatian terhadap akses jalan di Krayan, Kabudaya, Sebatik hingga Nunukan diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan infrastruktur yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU