WARTA, TARAKAN — Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan mutu pelayanan di RSUD dr. H. Jusuf SK diarahkan tidak sekadar menghasilkan catatan, tetapi harus berujung pada evaluasi dan tindak lanjut yang nyata.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD dr. H. Jusuf SK, H. Denny Harianto, S.E., M.M., dalam rapat koordinasi bersama jajaran manajemen rumah sakit, Kamis (24/9/2026).
Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan, mulai dari persiapan survei akreditasi, pergeseran anggaran, pemeliharaan fasilitas hingga penguatan manajemen risiko.
Denny menegaskan, keberadaan Dewan Pengawas bukan untuk mengambil alih kewenangan manajemen. Peran Dewas adalah memastikan kebijakan strategis rumah sakit tetap berjalan sesuai visi dan misi, sekaligus memberikan ruang evaluasi terhadap pelaksanaannya.
“Kami ingin membangun hubungan dengan manajemen RSUD dr. H. Jusuf SK berdasarkan keterbukaan. Dewan Pengawas di sini bukan untuk mengambil alih peran manajemen, melainkan mengawal agar setiap kebijakan, termasuk pergeseran anggaran, tetap selaras dengan visi dan misi rumah sakit,” ujar Denny.
Menurutnya, proses pengawasan harus memiliki siklus yang jelas. Temuan dalam monitoring tidak boleh berhenti sebagai bahan laporan, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah perbaikan.
“Monitoring saja tidak cukup. Setelah ada monitoring, harus ada evaluasi dan tindak lanjut yang jelas, agar setiap catatan atau temuan benar-benar ditindaklanjuti, bukan sekadar menjadi laporan,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budy Azis B, Sp.PK., M.H., mengatakan koordinasi dengan Dewan Pengawas menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan rumah sakit.
Menurutnya, pembahasan mengenai akreditasi maupun pergeseran anggaran harus tetap mempertimbangkan kebutuhan dasar pelayanan dan pemeliharaan rumah sakit.
“Rapat koordinasi ini penting untuk memastikan setiap langkah yang kita ambil, baik dalam persiapan akreditasi maupun pergeseran anggaran, benar-benar menjawab kebutuhan dasar pelayanan dan pemeliharaan, serta tetap selaras dengan visi dan misi rumah sakit,” kata Budy.
Ia menilai pengawasan Dewas justru dapat memperkuat manajemen dalam memastikan setiap kebijakan diambil secara tepat dan terukur.
“Kami ingin membangun kerja yang konstruktif bersama Dewan Pengawas, karena pengawalan dari Dewas sangat membantu kami dalam menjaga arah kebijakan tetap tepat,” ujarnya.
Dorong Digitalisasi Percepat Layanan
Selain anggaran dan akreditasi, Dewan Pengawas turut mendorong pengembangan digitalisasi pelayanan di RSUD dr. H. Jusuf SK.
Digitalisasi diharapkan tidak berhenti pada perubahan sistem administrasi, tetapi mampu memberikan manfaat langsung kepada pasien, terutama dalam mempercepat alur pelayanan dan mengurangi waktu tunggu.
“Ke depan, kami mendorong RSUD dr. H. Jusuf SK dapat menerapkan digitalisasi pelayanan secara lebih luas, yang fungsinya lebih kepada percepatan pelayanan, memangkas jam tunggu, dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat,” ujar Denny.
Denny juga memastikan Dewan Pengawas terbuka terhadap konsultasi dari manajemen terkait berbagai kebijakan strategis rumah sakit.
“Dewan Pengawas terbuka jika manajemen RSUD dr. H. Jusuf SK ingin berkonsultasi terkait kebijakan apa pun. Kami siap berkolaborasi, karena Dewas adalah bagian dari tim rumah sakit yang sama-sama ingin membawa RSUD dr. H. Jusuf SK menjadi lebih baik,” katanya.
Penguatan pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola RSUD dr. H. Jusuf SK sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Dengan pola pengawasan yang konstruktif dan berorientasi pada perbaikan, setiap kebijakan diharapkan tidak berhenti pada urusan administratif, tetapi memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
