WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mendorong perubahan pola dukungan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tidak lagi hanya mengandalkan bantuan dana langsung, pemerintah mengarahkan pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman perbankan dengan skema yang lebih lunak.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Ilham Zain, S.Sos., M.P.A., menjelaskan pendekatan pembiayaan melalui perbankan dinilai dapat membangun kedisiplinan dan tanggung jawab finansial pelaku usaha.
Menurutnya, pemberian modal melalui skema pinjaman akan mendorong pelaku UMKM lebih serius dalam menjalankan usahanya. Mereka tidak hanya dituntut mengembangkan bisnis, tetapi juga harus mampu menghasilkan keuntungan untuk memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman.
“Biar dia pinjam di bank dikasih lunak. Jadi dia ada rasa mengembalikan pinjaman, tanggung jawab,” jelas Ilham.
Ia menilai, pola pembiayaan tersebut dapat menjadi alternatif untuk membangun kemandirian UMKM. Dengan akses kredit yang lebih terjangkau, pelaku usaha memiliki kesempatan memperoleh tambahan modal tanpa terus bergantung pada bantuan dana langsung.
Pemerintah ingin memastikan modal yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, maupun mengembangkan jenis usaha.
Selain itu, skema pembiayaan yang lebih terarah diharapkan dapat menciptakan pola pengelolaan usaha yang semakin profesional. Pelaku UMKM didorong memiliki perencanaan keuangan, memperhitungkan keuntungan, serta menjaga kemampuan membayar cicilan.
Ilham menegaskan, penguatan permodalan merupakan salah satu langkah penting dalam membangun sektor UMKM yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Melalui perubahan pendekatan tersebut, Pemprov Kaltara berharap UMKM tidak hanya berkembang karena dukungan pemerintah, tetapi juga mampu tumbuh menjadi unit usaha yang produktif, memiliki daya saing, dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.




