WARTA, TANJUNG SELOR – Turunnya alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat penggalian berbagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu penopang fiskal.
Selama ini, struktur keuangan Pemprov Kaltara masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, optimalisasi potensi pendapatan daerah menjadi perhatian Pemprov Kaltara.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemprov Kaltara terus melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan berbagai potensi pajak yang selama ini belum tergarap secara optimal.
Kepala Bapenda Kaltara, Datu Iqro Ramadhan mengatakan, peningkatan PAD menjadi salah satu perhatian utama di tengah kondisi fiskal daerah yang menghadapi berbagai tantangan.
Penurunan dana TKD mengharuskan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Meski demikian, upaya peningkatan PAD tidak serta-merta, tapi juga harus memperhatikan seperti apa dampaknya. Dalam hal ini, peningkatan PAD harus dilakukan dengan tidak menambah beban baru bagi masyarakat.
“Kita harus melakukan upaya untuk mengintensifkan peningkatan PAD. Tapi, peningkatan PAD ini juga harus kita pastikan tidak membebani masyarakat,” kata Datu Iqro.
Menurutnya, seluruh sumber PAD yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan dievaluasi secara berkelanjutan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memetakan sektor-sektor yang masih memiliki potensi besar, tapi belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian di Kaltara ini, di antaranya pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan.
“Kita akan maksimalkan potensi yang ada untuk menopang peningkatan PAD kita,” pungkasnya. (**)
