Peningkatan mutu pelayanan tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 yang digelar di Hall A Lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan, Senin (10/8).
Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, Dr. Usman, SKM., M.Kes., yang mewakili Gubernur Kaltara membuka kegiatan tersebut. Ia menegaskan FKP tidak boleh hanya menjadi agenda rutin atau formalitas administrasi.
Sebaliknya, forum tersebut harus menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik dan saran terkait pelayanan kesehatan, mulai dari penyusunan standar hingga evaluasi pelaksanaannya.
“Forum ini menjadi ruang komunikasi antara rumah sakit dan masyarakat agar pelayanan semakin terbuka, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien,” kata Usman.
Tiga Langkah Perkuat Pelayanan
Sebagai rumah sakit rujukan provinsi sekaligus pusat rujukan tertinggi di wilayah perbatasan, RSUD dr. H. Jusuf SK memiliki posisi strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kaltara.
Karena itu, Pemprov Kaltara mendorong peningkatan kualitas layanan dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi fasilitas, teknologi maupun sumber daya manusia.
Usman menyebut terdapat tiga langkah utama yang perlu diperkuat.
Pertama, modernisasi fasilitas medis agar sarana dan prasarana rumah sakit semakin memadai serta mampu menunjang kebutuhan pelayanan.
Kedua, mempercepat transformasi digital, antara lain melalui penerapan pendaftaran secara daring dan Rekam Medis Elektronik (RME). Digitalisasi diharapkan membuat proses pelayanan semakin cepat, terintegrasi dan efisien.
Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar dokter, tenaga kesehatan dan seluruh unsur pelayanan memiliki kompetensi serta profesionalisme yang semakin baik.
“Masukan dari masyarakat penting agar standar pelayanan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Masyarakat Diminta Aktif Beri Masukan
Pemprov Kaltara juga mengajak masyarakat tidak ragu menyampaikan kritik maupun saran secara konstruktif, terutama terkait fasilitas dan pelayanan yang ditemui langsung di rumah sakit.
Masukan tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui bagian pelayanan yang masih perlu diperbaiki.
Di sisi lain, Usman menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar pengembangan RSUD dr. H. Jusuf SK tetap sejalan dengan arah pembangunan kesehatan Kaltara.
Pemprov Kaltara berharap FKP 2026 tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan.
Dengan demikian, RSUD dr. H. Jusuf SK tidak hanya menjadi pusat rujukan kesehatan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang semakin aman, transparan, cepat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
