WARTA, TANJUNG SELOR – Meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap aksi kriminalitas mendorong Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara bergerak cepat. Melalui rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Senin (13/4/2026), para wakil rakyat mengumpulkan aparat penegak hukum dan unsur terkait untuk merumuskan langkah konkret menjaga keamanan daerah.
Rapat yang berlangsung di ruang pimpinan DPRD Kaltara itu menghadirkan jajaran kepolisian, TNI, hingga Satpol PP. Fokus pembahasan mengerucut pada kondisi keamanan di wilayah Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT) yang belakangan menjadi sorotan.
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Ia meminta seluruh pihak tidak bersikap reaktif, melainkan proaktif dalam mencegah potensi gangguan kamtibmas.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada langkah nyata dan sinergi lintas sektor agar masyarakat merasa aman,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, tiga isu krusial mencuat: dugaan aksi begal, praktik sabung ayam, dan peredaran narkoba. Jalur Sekatak–Bengara dan Sekatak–Betayau disebut sebagai titik rawan yang memicu keresahan warga.
Namun, perwakilan Polda Kaltara, Kombes Pol Yudistira Windiawan, mengungkapkan bahwa hingga April 2026 belum terdapat laporan resmi terkait kasus begal. Ia menyoroti maraknya informasi di media sosial yang belum tentu valid.
“Kalau tidak ada laporan resmi, tentu sulit ditindaklanjuti. Kami mengimbau masyarakat segera melapor jika mengalami atau mengetahui kejadian,” ujarnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bulungan, Rio Adi Pratama, mengakui adanya peningkatan laporan tindak kejahatan sepanjang tahun ini. Dari empat laporan yang masuk, satu kasus telah berhasil diselesaikan. Ia juga menegaskan bahwa patroli telah ditingkatkan di sejumlah titik rawan.
“Kami pastikan setiap laporan akan ditangani secara serius,” katanya.
Dukungan penuh juga datang dari unsur TNI dan Satpol PP yang menyatakan siap bersinergi membantu kepolisian sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Menutup rapat, DPRD Kaltara menekankan pentingnya menghadirkan rasa aman sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap aparat. Perlindungan bagi pelapor juga menjadi perhatian agar masyarakat tidak ragu menyampaikan informasi.
Sebagai tindak lanjut, sejumlah rekomendasi disepakati, mulai dari pembentukan pos pengamanan di titik rawan, pengaktifan kembali poskamling, peningkatan intensitas patroli, hingga edukasi masyarakat untuk aktif melaporkan tindak kriminal.
RDP tersebut ditutup dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan bergerak cepat menekan angka kriminalitas, demi mewujudkan Kalimantan Utara yang aman dan kondusif.
