WARTA, NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus menegaskan komitmennya membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan DPRD melalui mekanisme yang memiliki dasar hukum yang jelas. Menurutnya, sinergi antara unsur eksekutif dan legislatif harus dibangun sebagai kemitraan strategis untuk mendukung pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Hermanus saat menerima kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andre Pratama, di ruang kerjanya, Senin (3/8). Pertemuan tersebut juga dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah R. Iwan Kurniawan, para asisten Setda, Kepala Badan Kesbangpol, Kasatpol PP, perwakilan Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta Bagian Organisasi Setda Nunukan.
Dalam kesempatan itu, Hermanus menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan yang sebelumnya ia sampaikan melalui media sosial. Ia mengaku memilih cara tersebut karena belum menemukan mekanisme resmi yang memiliki landasan hukum untuk mengundang anggota DPRD secara langsung.
“Saya menyampaikan permohonan maaf karena harus mengundang melalui media sosial. Hal itu dilakukan karena saya belum menemukan mekanisme yang memiliki dasar hukum yang jelas untuk menyampaikan undangan tersebut,” ujarnya.
Hermanus menuturkan, saat ini Pemerintah Kabupaten Nunukan sedang menjalani evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penilaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP)dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua instrumen tersebut menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, serta upaya pencegahan korupsi.
Atas dasar itu, ia memandang perlunya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pola hubungan dan komunikasi kelembagaan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Kehadiran SOP dinilai akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat koordinasi antara kepala daerah dan lembaga legislatif.
“Hubungan eksekutif dan legislatif harus dibangun dalam koridor aturan yang jelas. Dengan begitu, komunikasi antarlembaga dapat berjalan lebih baik dan akuntabel,” katanya.
Hermanus juga menegaskan bahwa sebagai wakil bupati, fokus utamanya adalah membantu bupati dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Nunukan. Karena itu, ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menjaga kekompakan dan mengesampingkan kepentingan kelompok.
“Seluruh OPD harus solid, saling mendukung, dan tidak terpecah dalam berbagai kepentingan. Tujuan kita sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik dan menyukseskan program pembangunan untuk masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Nunukan Andre Pratama menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa niatnya saat itu murni untuk bersilaturahmi dengan Wakil Bupati Hermanus karena sudah cukup lama keduanya tidak bertemu.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keterbukaan tersebut diharapkan menjadi momentum mempererat komunikasi sekaligus memperkuat kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dan DPRD. Dengan sinergi yang semakin baik, kedua lembaga diharapkan dapat bersama-sama mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
