WARTA, TANJUNG SELOR – Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Pasokan yang terjaga dinilai penting untuk memastikan distribusi logistik tetap berjalan dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.
Pemprov Kaltara pun mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk memastikan penyaluran BBM subsidi, khususnya Biosolar dan Pertalite, tepat sasaran serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., saat mewakili Gubernur Kaltara membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kaltara di Cafe D’Kafetaria, Selasa (28/7).
Menurut Sapi’i, forum tersebut menjadi momentum untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam mencari solusi terhadap persoalan distribusi energi di Kaltara.
“BBM memiliki peran yang sangat penting. Selain menunjang aktivitas masyarakat, BBM juga menjadi penggerak sektor transportasi, logistik, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif,” ujarnya.
BBM Jadi Penopang Ekonomi Perbatasan
Sapi’i menegaskan posisi Kaltara sebagai provinsi perbatasan sekaligus beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membuat ketersediaan BBM memiliki nilai strategis.
Pasokan BBM yang memadai tidak hanya menyangkut kebutuhan kendaraan masyarakat. Energi tersebut juga berkaitan langsung dengan kelancaran transportasi, distribusi barang, kegiatan usaha hingga pergerakan ekonomi di daerah.
Karena itu, BBM subsidi harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan sektor yang berhak menerima.
“Sebagai provinsi perbatasan yang menjadi beranda terdepan NKRI, ketersediaan BBM merupakan faktor strategis yang harus dijaga bersama,” katanya.
Ia menilai, persoalan distribusi BBM subsidi tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Diperlukan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, pelaku usaha, organisasi profesi hingga masyarakat.
Salah Sasaran Bisa Tekan Ekonomi
Sapi’i mengingatkan, penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian daerah.
Mulai dari meningkatnya biaya transportasi dan logistik, terganggunya distribusi barang, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok dapat terjadi apabila ketersediaan dan distribusi BBM tidak dikelola dengan baik.
Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan beban masyarakat sekaligus memengaruhi daya saing dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi Kaltara.
“Karena itu, pengawasan, koordinasi, dan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola distribusi BBM subsidi harus terus diperkuat,” tegasnya.
FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari Ditreskrimsus Polda Kaltara, Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara, PT Pertamina Patra Niaga, serta akademisi Universitas Kaltara.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai langkah memperkuat penataan sekaligus pengawasan distribusi BBM subsidi jenis Biosolar di Provinsi Kaltara.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Kaltara berharap ketersediaan BBM subsidi dapat semakin terjamin, distribusinya lebih tertib dan tepat sasaran, serta mampu mendukung aktivitas masyarakat dan roda perekonomian di wilayah perbatasan.
